Langkah tegas penegakan hukum di sektor pasar modal kembali dilakukan menyusul penahanan tiga tersangka kasus dugaan manipulasi transaksi waran ekuitas dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain ketiga pelaku tersebut, satu tersangka lainnya yang berstatus pegawai perusahaan sekuritas juga tengah menjalani proses penyidikan terpisah oleh pihak kepolisian.
Berdasarkan keterangan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip kantor berita Reuters, Selasa (17/11), keempat pelaku diduga bersekongkol merekayasa aktivitas perdagangan pasar sepanjang tahun 2023. Modus operandi yang dijalankan meliputi pembelian identitas orang lain untuk membuka serta mengelola banyak rekening efek, hingga mendanai transaksi menggunakan rekening bank milik pihak lain.
Akibat praktik manipulasi pasar tersebut, total kerugian ditaksir mencapai Rp6,97 miliar atau setara 382.022,5 dolar AS (kurs Rp18.245 per dolar AS). Sesuai prosedur hukum yang berlaku di Tanah Air, regulator hanya mengungkap identitas para tersangka dalam bentuk inisial, dan kini ketiganya telah dititipkan di rumah tahanan Bareskrim Polri.
Penyelidikan ini mencakup transaksi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk dan Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk. Selain itu, penyidik juga mengusut transaksi waran terstruktur berkode ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, serta INCODRCX3A yang masing-masing mengacu pada saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT Bukalapak.com Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk.
Meski demikian, OJK menegaskan bahwa emiten-emiten tersebut tidak terlibat maupun dituduh melakukan pelanggaran hukum apa pun dalam perkara ini.
Menanggapi pemberitaan tersebut, pihak PT Bukalapak.com Tbk menyatakan bahwa perseroan tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan waran dimaksud maupun dalam proses penyelidikan otoritas, seraya menegaskan penghormatannya terhadap proses hukum yang berjalan. Sementara itu, sejumlah emiten lain yang tercatat dalam instrumen waran tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Penindakan tegas ini sejalan dengan komitmen OJK untuk memperketat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar di dalam negeri. Langkah ini menjadi krusial setelah penyedia indeks global MSCI pada Oktober lalu sempat melayangkan peringatan mengenai potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market) apabila aspek tata kelola dan integritas perdagangan tidak diperbaiki.




















