Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Menurutnya, penegakan hukum akan dilakukan tanpa memandang kedekatan dengan penguasa.
Djamari mengatakan Presiden menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh pejabat diminta menjaga integritas dan menjalankan amanah jabatan dengan baik.
"Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapa pun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya dalam Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Kamis (4/6).
Penegakan hukum tanpa pandang bulu
Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan apabila seluruh unsur di daerah mampu menjaga kekompakan. Ia menilai ketidakharmonisan antarlembaga justru akan berdampak negatif bagi masyarakat.
Menko Polkam juga mengingatkan ancaman disinformasi di ruang digital yang dinilainya menjadi medan strategis yang harus diawasi secara bersama-sama.
"Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan," ujarnya.
Selain itu, Djamari meminta seluruh penyelenggara negara menjaga sikap dan perilaku. Menurutnya, pejabat publik harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mengutamakan pelayanan publik dan tidak lelah bekerja demi kepentingan rakyat.
Stabilitas daerah jadi kunci pembangunan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan syarat utama bagi keberhasilan pembangunan.
Tito mengatakan kawasan Jawa-Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, sekaligus wilayah dengan konsentrasi penduduk terbesar.
Menurutnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu terus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sinergi antarlembaga dinilai penting guna mencegah berbagai potensi gangguan.
"Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu, Forkopimda harus diaktifkan," katanya.
Ia menjelaskan, Forkopimda yang solid dapat mendeteksi potensi konflik lebih cepat. Selain itu, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi juga dapat diperkuat.
Mendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pun diminta untuk lebih berperan aktif.
Tito turut mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.
