Pemerintah selidiki kasus keracunan massal program MBG di Yogyakarta

Pemerintah tengah menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa hampir 700 siswa di Provinsi Yogyakarta pekan ini. Para siswa tersebut diketahui menyantap makanan dari program makan gratis sekolah yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program makan gratis yang mulai dijalankan sejak Januari 2025 ini merupakan janji utama kampanye Prabowo pada pemilu lalu. Namun, menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 29 Oktober tercatat sekitar 15.000 anak di berbagai daerah mengalami gejala keracunan sejak program tersebut diluncurkan.

JPPI mendesak agar pelaksanaan program makan gratis dihentikan sementara hingga ada jaminan keamanan dan perbaikan sistem distribusi makanan. Pihak berwenang sebelumnya menyebut penyimpanan makanan yang tidak tepat dan keterlambatan pengiriman makanan matang sebagai penyebab utama kasus-kasus keracunan tersebut.

Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, sebanyak 660 siswa dari dua sekolah mengalami gejala keracunan setelah makan dari program tersebut. Informasi ini disampaikan langsung oleh Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih melalui akun Instagram resminya pada Rabu (29/10).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki kasus di Gunungkidul dan telah menutup sementara dapur-dapur yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Dadan menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 11.000 dapur penyedia makanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Program makan gratis itu ditargetkan menjangkau sekitar 70 juta penerima hingga akhir tahun ini—lebih rendah dari target awal pemerintah sebanyak 83 juta orang karena keterbatasan fasilitas dapur.

Dalam pernyataan terpisah, BGN juga telah menginstruksikan staf dapur untuk mengurangi porsi makanan demi menjaga kesegaran dan mencegah risiko keracunan.

Pada Rabu, Presiden Prabowo membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa menteri, termasuk Menteri Kesehatan dan Kepala BGN, untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan gratis.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program ini pada tahun 2025. Namun, hingga akhir tahun, BGN memperkirakan hanya dapat menyerap sekitar Rp99 triliun dari total dana yang tersedia.