Sejumlah organisasi non-pemerintah di bidang kesehatan pada Senin (23/9) meminta pemerintah Indonesia menghentikan sementara program makan gratis di sekolah, usai lebih dari 500 anak dilaporkan sakit dalam kasus keracunan massal terbesar sejak program ini diluncurkan Januari lalu.
Program senilai Rp171 triliun (sekitar 10,3 miliar dolar AS) ini telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima dan ditargetkan menyasar 83 juta perempuan dan anak-anak pada akhir tahun. Namun, berbagai masalah muncul mulai dari distribusi, persiapan makanan, hingga keamanan pangan.
Desakan penghentian sementara
Menurut data, keracunan makanan dari program makan gratis sejauh ini berdampak pada 6.452 anak di seluruh Indonesia. Ketua Network for Education Watch (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut kasus tersebut sebagai “kegagalan sistemik” dan menegaskan pemerintah harus menghentikan program untuk memperbaiki pengawasan.
“Pemerintah perlu memastikan standar keamanan pangan terpenuhi sebelum program ini berlanjut,” kata Ubaid dalam rapat bersama Komisi IX DPR, dikutip dari Reuters.
Selain JPPI, ada enam organisasi yang menyampaikan desakan serupa, termasuk Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak. CISDI menilai pemerintah belum memiliki mekanisme evaluasi dapur yang terlibat dalam kasus keracunan.
“Tidak ada langkah pencegahan yang jelas agar kasus serupa tidak berulang,” ujar analis senior CISDI, Iqbal Hafizon, saat rapat dengar pendapat, menurut Reuters.
Menu dan kualitas gizi disorot
Masalah lain yang disorot adalah komposisi gizi dari makanan yang disajikan. Dokter Tan Shot Yen dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak menilai sebagian besar menu masih menggunakan bahan ultra-proses yang tidak sehat.
“Distribusi makanan ultra-proses telah mengubah tujuan utama program ini, yakni menyediakan makanan bergizi, dan justru berpotensi memicu penyakit tidak menular,” kata Tan, dikutip dari Reuters.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan menyampaikan usulan lembaga-lembaga tersebut kepada Badan Pangan Nasional, meski ia menegaskan program ini bersifat strategis dan tetap akan dijalankan.
Kepala Badan Pangan Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan penyesalan atas kasus keracunan massal. Ia menegaskan pemerintah akan melakukan investigasi, namun tidak menanggapi desakan penghentian program.
“Dari satu miliar porsi yang disalurkan, terdapat 4.711 kasus dugaan keracunan. Pemerintah akan menelusuri hal ini,” ujar Dadan dalam konferensi pers.
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan Rp171 triliun untuk program makan gratis tahun ini, dengan rencana melipatgandakan anggaran pada 2026.
