Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi memastikan sedang dalam tahap negosiasi dengan Toyota Motor Asia terkait potensi kerja sama pembangunan pabrik bioetanol di Provinsi Lampung. Pembicaraan ini melibatkan anak usaha Pertamina di bidang energi terbarukan serta Toyota Tsusho.
Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu, dalam konferensi pers Senin (20/4) mengatakan, jika kesepakatan tercapai, konstruksi pabrik berkapasitas 60.000 kiloliter bioetanol per tahun bisa dimulai pada paruh kedua 2026. "Produksi ditargetkan pada 2028," ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pabrik, kata Pasaribu, akan disiapkan lahan perkebunan sorgum seluas 6.000 hektar. Sorgum dipilih sebagai sumber biomassa karena dapat tumbuh di lahan kering dan tidak bersaing dengan komoditas pangan utama.
Total nilai investasi yang diestimasi mencapai 200-300 juta dolar AS (setara dengan sekitar Rp3,4 triliun hingga Rp5,1 triliun dengan kurs saat ini Rp.17.133,90). Selain Toyota Tsusho dan Pertamina, diskusi ini juga melibatkan Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (raBit) dari Jepang.
Toyota siap gunakan bioetanol lokal
Presiden Direktur Toyota Motor Asia untuk kawasan Asia, Masahiko Maeda, yang hadir dalam kesempatan yang sama menegaskan, kendaraan Toyota nantinya dapat menggunakan bioetanol yang diproduksi di Lampung. Hal itu sejalan dengan upaya Toyota mengembangkan kendaraan ramah lingkungan dengan bahan bakar fleksibel.
Meski demikian, Executive Vice President Toyota Motor Asia, Pras Ganesh, menjelaskan kepada Reuters di sela-sela konferensi pers bahwa pembicaraan masih berlangsung dan kesepakatan final belum tercapai.
Pemerintah Indonesia memang tengah gencar mengembangkan bioetanol dari sumber daya domestik, seperti biomassa kelapa sawit, jagung, dan sorgum. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
Sesuai peta jalan energi nasional, Indonesia berencana mewajibkan pencampuran bioetanol 10 persen (B10) ke dalam bensin pada tahun 2028. Proyek Lampung ini diharapkan menjadi salah satu pilar penyediaan etanol untuk memenuhi kebijakan tersebut.
