Bagaimana pemilu Bangladesh usai Hasina lengser jadi sorotan di luar Barat

Saat Bangladesh bersiap menggelar pemilu kembar serentak untuk pertama kalinya—pemilu parlemen ke-13 dan referendum Piagam Juli—pada 12 Februari, proses menuju pemungutan suara ini menjadi perhatian banyak pemerintah di dunia.

Berbeda dengan siklus pemilu sebelumnya, perhatian internasional terhadap Bangladesh kini tidak lagi didominasi negara-negara Barat.

Dhaka kini berada dalam lanskap multipolar, di mana negara-negara Global South yang terdorong kepentingan perdagangan, tenaga kerja, pertahanan, dan energi memainkan peran semakin penting, sering kali dengan syarat politik yang lebih minim.

Ini akan menjadi pemilu nasional pertama Bangladesh sejak lengsernya Sheikh Hasina pada Agustus 2024 dan pembentukan pemerintahan sementara, mengakhiri lebih dari satu dekade pemilu di bawah satu tatanan politik dominan.

Sebelumnya, pemilu dan proses demokrasi Bangladesh terutama dipantau negara-negara Barat seperti AS, Inggris, Kanada, dan anggota Uni Eropa.

Namun dalam beberapa pemilu terakhir, negara-negara seperti China, India, Türkiye, dan negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) semakin masuk—bahkan dalam beberapa hal melampaui—lingkaran pengamat utama tersebut.

Analis menilai, meski kemitraan Global South berkontribusi pada tren ini, kepentingan tiap negara lebih didorong perhitungan pragmatis terkait stabilitas sosial-ekonomi Bangladesh, hak minoritas, hubungan bilateral, serta dinamika keamanan di ekonomi terbesar kedua Asia Selatan itu, ketimbang misi promosi demokrasi normatif.

Banyak pihak meyakini para aktor geopolitik ini akan berupaya memperdalam keterlibatan dengan Bangladesh dalam satu dekade ke depan, selama pemerintah hasil pemilu mampu memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas politik.

Kemitraan migrasi tenaga kerja dan keamanan energi

Kawasan Teluk tetap menjadi tujuan utama tenaga kerja Bangladesh di luar negeri, dengan sekitar lima juta warga Bangladesh tersebar di negara-negara GCC, yang turut membentuk arus remitansi dan kerja sama bilateral.

Sepanjang 2024 saja, Bangladesh mengirim 1.011.856 pekerja ke Teluk, dengan Arab Saudi merekrut rekor 628.000 pekerja Bangladesh dalam setahun.

Remitansi dari kawasan Teluk tidak hanya menopang pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat stabilitas makroekonomi Bangladesh, sehingga Dhaka berkepentingan menjaga hubungan erat dengan negara GCC terlepas dari dinamika politik domestik.

“Negara-negara Teluk, juga Türkiye, ingin memperluas koridor pengaruh dan kemitraan migrasi tenaga kerja di Bangladesh,” kata Shahab Enam Khan, profesor hubungan internasional di Jahangirnagar University, kepada TRT World.

“Dalam era multipolar yang transaksional, hasil pemilu membawa konsekuensi ekonomi langsung bagi para pemangku kepentingan ini,” ujarnya.

Arab Saudi khususnya menjadi mitra dagang Timur Tengah dengan pertumbuhan tercepat bagi Bangladesh, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai US$2 miliar pada 2024–2025 dan diproyeksikan menembus US$3 miliar pada 2026.

Lebih dari tiga juta pekerja Bangladesh di Arab Saudi menghasilkan remitansi di atas US$5 miliar per tahun.

Peluncuran Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi–Bangladesh pada Oktober tahun lalu menjadi platform institusional pertama untuk memperluas kerja sama di sektor garmen, TI, keuangan digital, tenaga kerja terampil, dan investasi.

Hubungan Bangladesh dengan negara GCC lain juga menguat. Oman menampung sekitar 800.000 pekerja Bangladesh yang mengirim hampir US$924 juta remitansi pada 2024–2025.

Kerja sama bilateral juga meluas ke energi terbarukan, pertanian, ketahanan iklim, dan teknologi.

Qatar, Kuwait, UEA, dan Bahrain tetap menjadi tujuan penting pekerja Bangladesh, terutama di sektor konstruksi, jasa domestik, dan layanan.

Arab Saudi dan UEA juga berinvestasi besar di sektor energi Bangladesh, khususnya energi terbarukan, pembangkit berbasis LNG, dan infrastruktur.

Menurut Khan, kemitraan Teluk–Bangladesh ke depan akan semakin terlembagakan di bidang tata kelola migrasi tenaga kerja dan keamanan energi.

Dari perdagangan dan pertahanan hingga kemanusiaan

Dalam Konsultasi Politik ke-4 di Dhaka pada 7 Oktober 2025, Türkiye dan Bangladesh menegaskan komitmen memperkuat hubungan berbasis saling menghormati, kedekatan budaya, dan nilai demokrasi.

Bangladesh menyampaikan apresiasi atas dukungan Türkiye selama transisi politik 2024, sementara Ankara menegaskan komitmen pada penguatan institusi dan reformasi tata kelola di Bangladesh, termasuk kerja sama pendidikan, budaya, sains, dan teknologi.

“Türkiye kini lebih terlibat di Bangladesh karena ingin melindungi investasinya,” kata Imtiaz Ahmed, profesor hubungan internasional purnabakti University of Dhaka, kepada TRT World.

Ia menilai Ankara kini tampak lebih peduli pada praktik demokrasi Bangladesh, bidang yang sejak 1971 banyak didominasi diplomasi Barat.

Minat ini diperkuat oleh perdagangan bilateral yang terus tumbuh. Pada 2023 nilainya melampaui US$1,1 miliar.

Ekspor Türkiye mencapai US$427,98 juta pada 2024, didorong kapas, mesin, elektronik, dan produk terkait pertahanan. Kedua negara menargetkan perdagangan US$3 miliar.

Kerja sama pertahanan juga memasuki fase strategis baru.

Dhaka dan Ankara hampir merampungkan Perjanjian Kerangka Pertahanan yang mencakup produksi bersama, alih teknologi, dan dukungan logistik—menjadi kemitraan pertahanan terintegrasi besar pertama Bangladesh di luar pemasok tradisionalnya.

Türkiye telah mengerahkan drone tempur dan sistem pertahanan udara canggih di Bangladesh, sementara kesepakatan sistem pertahanan udara jarak jauh SIPER dan produksi bersama drone tempur sedang berjalan.

Dalam isu kemanusiaan, Türkiye menjadi salah satu pendukung internasional terkuat Bangladesh dalam krisis Rohingya.

Melalui rumah sakit lapangan, pusat pelatihan, program dukungan psikososial, serta tawaran menampung hingga 200.000 pengungsi Rohingya di “Zona Türkiye”, Ankara memposisikan diri sebagai mitra kemanusiaan penting.

“Hubungan bilateral kemungkinan terus tumbuh, bergantung pada kematangan dan efektivitas pemerintahan terpilih berikutnya,” kata Ahmed.

Naik ke level berikutnya

Pada akhir Januari, Angkatan Udara Bangladesh dan CETC International milik negara China meneken kesepakatan pemerintah-ke-pemerintah untuk membangun pabrik manufaktur dan perakitan UAV.

Kerja sama keamanan dan pertahanan tetap menjadi pilar hubungan China–Bangladesh, dengan China sebagai pemasok militer utama Dhaka dan satu-satunya negara yang memiliki perjanjian pertahanan formal dengan Bangladesh.

China juga merupakan mitra dagang terbesar Bangladesh, dengan perdagangan bilateral mencapai US$19 miliar pada 2024.

Saat kunjungan penasihat utama Muhammad Yunus ke Beijing pada 2025, kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi dan teknologi serta delapan MoU di bidang budaya, media, kesehatan, dan kawasan ekonomi.

Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) turut membentuk ulang lanskap ekonomi Bangladesh, mendorong impor dari US$6,4 miliar pada 2012 menjadi US$20,2 miliar pada 2022.

Investasi China di proyek besar seperti jembatan, jalan raya, rel kereta, pembangkit listrik, dan kawasan industri menjadi bagian penting ambisi pembangunan Bangladesh.

Khan menyebut kemitraan Global South bertumpu pada timbal balik transaksional, bukan kerangka bersyarat.

Namun ia mengingatkan, meski memberi akses pembiayaan cepat dan diversifikasi pertahanan, kemitraan ini minim perlindungan institusional dibanding skema multilateral.

Hubungan yang berubah di kawasan

Hubungan India–Bangladesh memburuk sejak lengsernya Sheikh Hasina.

Saat Bangladesh dilanda gejolak yang menewaskan lebih dari 1.400 orang, India memberi suaka kepada Hasina. Sejumlah tokoh partai penguasa lama juga diyakini berada di India, yang menolak mengekstradisinya.

Kedekatan Hasina dengan India memicu kekecewaan publik Bangladesh yang menilai New Delhi turut terkait dengan kecenderungan otoriter di akhir masa jabatannya. Sentimen anti-India pun meningkat.

Sejak 2024, India makin waspada terhadap jaringan diplomatik Bangladesh yang meluas, terutama kedekatan Dhaka dengan China, Pakistan, dan Türkiye.

Kerja sama maritim Bangladesh–Pakistan, keterlibatan trilateral dengan China, serta pertukaran pertahanan yang lebih erat membuat New Delhi gelisah.

India merespons dengan memangkas bantuan keuangan dan memperketat aturan impor produk Bangladesh.

Meski demikian, India tetap berkepentingan pada pemilu Bangladesh. Analis menilai New Delhi menunggu pemerintahan terpilih untuk melakukan reset diplomatik.

“India selalu tertarik pada politik Bangladesh, tetapi kritik mereka muncul karena selama 15 tahun terakhir mereka berpihak pada satu partai,” kata Ahmed.

Sentimen anti-India juga membuka ruang bagi Pakistan.

Sejak Agustus 2024, hubungan Bangladesh–Pakistan berkembang ke tingkat yang jarang terjadi dalam 54 tahun sejarah Bangladesh.

Pada Januari tahun ini, penerbangan langsung Dhaka–Karachi dibuka kembali setelah 14 tahun, mendorong konektivitas dan perdagangan. Hubungan budaya dan bisnis juga menguat.

Pekan lalu, Pakistan mengumumkan keputusan mengalah melawan India di Piala Dunia T20 sebagai bentuk dukungan bagi Bangladesh.

Terlepas dari siapa pemenang pemilu, para ahli menilai hubungan Bangladesh–Pakistan berpotensi terus menguat, dengan China sebagai mitra bersama.

Beberapa hari menjelang pemilu pertama pasca-Hasina, pemungutan suara ini menjadi ujian apakah Dhaka mampu menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih otonom di dunia yang semakin transaksional.

Kemitraan Global South—mencakup migrasi tenaga kerja, produksi pertahanan, keamanan energi, dan infrastruktur—menawarkan kecepatan dan fleksibilitas yang kerap tidak dimiliki pendekatan Barat.

Namun hubungan ini juga menuntut disiplin strategis lebih tinggi karena perlindungan institusionalnya terbatas.

Kemampuan Bangladesh menyeimbangkan kekuatan-kekuatan ini—menjaga kredibilitas demokrasi sekaligus memanfaatkan kemitraan multipolar—pada akhirnya bisa menentukan bukan hanya legitimasi pemerintahan berikutnya, tetapi juga posisi negara itu dalam tatanan global yang terus berubah.