Bangladesh, salah satu negara terpadat dunia di Asia Selatan, akan menggelar pemilu pada 12 Februari.

Ini menjadi pemilu pertama sejak pemberontakan 2024 yang menggulingkan perdana menteri lama Sheikh Hasina. Pemungutan suara akan berlangsung di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel, Muhammad Yunus.

Para analis memandang pemilu ini sebagai kesempatan untuk mengatur ulang tatanan demokrasi setelah 15 tahun pemerintahan keras Liga Awami di bawah Sheikh Hasina, yang memenangi tiga pemilu berturut-turut pada 2014, 2018, dan 2024 di tengah tuduhan luas kecurangan.

Bangladesh merupakan bagian timur Pakistan dari 1947 hingga 1971, sebelum memisahkan diri menjadi negara merdeka setelah perang berdarah yang melibatkan Islamabad dan New Delhi.

Dalam 55 tahun terakhir, negara ini mengalami periode demokrasi yang beberapa kali terputus oleh kudeta militer.

Namun, dua pemimpin perempuan sangat mewarnai politik modern Bangladesh. Terakhir, Sheikh Hasina dari Liga Awami memimpin negara selama sekitar 15 tahun hingga gelombang protes memaksanya lengser pada 2024.

Ia kini tinggal di pengasingan di India.

Khaleda Zia, rival lama Sheikh Hasina yang wafat pada 2025, membawa Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) menang pemilu dua kali pada 1990-an dan 2000-an.

Jalan menuju kemerdekaan (1947–1971)

Pada 1947, India Britania terpecah menjadi India dan Pakistan.

Pakistan terdiri dari dua wilayah—barat dan timur—yang dipisahkan lebih dari 1.600 km wilayah India.

Pakistan Timur, yang kini menjadi Bangladesh, berpenduduk mayoritas etnis Bengali.

Wilayah ini kaya sumber daya, seperti yute. Namun kekuasaan politik lebih banyak dipegang elite dari Pakistan Barat.

Bahasa menjadi sumber perpecahan.

Pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, pada 1948 menyatakan Urdu sebagai satu-satunya bahasa negara. Warga Pakistan Timur memprotes karena ingin bahasa Bengali juga diakui.

Gelombang protes segera muncul dan memicu keresahan sipil di wilayah timur.

Sementara itu, kesenjangan ekonomi antara dua wilayah Pakistan melebar, sementara Pakistan Barat tetap dominan secara politik.

Sheikh Mujibur Rahman, ayah Sheikh Hasina, mendirikan Liga Awami pada 1949 untuk memperjuangkan otonomi lebih besar bagi Pakistan Timur.

Siklon besar menghantam Pakistan Timur pada 1970 dan menewaskan ratusan ribu orang. Lambannya bantuan dari Pakistan Barat memicu kemarahan publik dan berujung pada kemenangan Liga Awami pimpinan Mujibur Rahman dalam pemilu.

Namun Pakistan Barat enggan menyerahkan kekuasaan, sehingga memicu sentimen separatis.

Kemerdekaan dan pemerintahan Mujibur Rahman (1971–1975)

Pada Maret 1971, militer Pakistan menindak kelompok separatis di Pakistan Timur. Mujibur Rahman memproklamasikan kemerdekaan pada 26 Maret.

Pejuang gerilya yang dikenal sebagai Mukti Bahini melakukan perlawanan. India membantu dengan pelatihan dan kemudian ikut berperang melawan militer Pakistan.

Perang berlangsung sembilan bulan dan berakhir pada Desember 1971 dengan lahirnya Bangladesh merdeka. Mujibur Rahman menjadi perdana menteri.

Pada 1975, ia mengubah sistem menjadi satu partai dan menjadi presiden.

Pada 15 Agustus 1975, perwira militer membunuh Mujibur Rahman dan banyak anggota keluarganya. Kudeta ini memicu periode panjang ketidakstabilan.

Periode kekuasaan militer (1975–1990)

Setelah kematian Mujibur Rahman, Khondaker Mostaq Ahmad sempat berkuasa singkat.

Kemudian Mayor Jenderal Ziaur Rahman, suami Khaleda Zia, mengambil alih kekuasaan pada November 1975.

Ia lalu mendirikan BNP.

Ziaur Rahman menjadi presiden pada 1977. Ia menggelar pemilu 1979 dan menang. Ia mempererat hubungan dengan Barat dan China, berbeda dari kebijakan pro-India sebelumnya.

Pada 1981, Ziaur Rahman tewas dalam kudeta.

Letnan Jenderal Hussain Muhammad Ershad mengambil alih kekuasaan pada 1982 dengan memberlakukan darurat militer. Ia berkuasa hingga 1990.

Gelombang protes membesar pada akhir 1980-an. Sayap mahasiswa Liga Awami dan BNP bersatu. Ershad mundur pada 1990 di tengah mogok massal. Pemerintahan sementara lalu menggelar pemilu.

Demokrasi parlementer (1991–2008)

Pemilu 1991 mengembalikan demokrasi. Khaleda Zia, janda Ziaur Rahman, membawa BNP menang dan menjadi perdana menteri perempuan pertama. Rivalnya, Sheikh Hasina, memimpin oposisi dari Liga Awami.

Keduanya bergantian berkuasa. Sheikh Hasina menang pada 1996. Khaleda Zia kembali pada 2001. Perseteruan mereka—dijuluki “Battle of the Begums”—membentuk wajah politik Bangladesh.

Rivalitas itu diwarnai kekerasan dan tuduhan korupsi.

Pada 2007, militer mendukung pemerintahan sementara yang berkuasa selama dua tahun. Kedua pemimpin perempuan itu sempat ditahan atas tuduhan korupsi. Pemilu 2008 dimenangi Sheikh Hasina.

Masa kekuasaan panjang Hasina (2009–2024)

Sheikh Hasina kembali menang pada 2014, 2018, dan 2024, menjadikannya perdana menteri terlama menjabat.

Ekonomi tumbuh, tetapi pengaruh India juga menguat. Para pengkritik menilai pemilu tidak adil. BNP beberapa kali memboikot pemilu di bawah pemerintahan Liga Awami.

Rivalitas dua tokoh perempuan itu terus berlanjut.

Khaleda Zia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara pada 2018 atas kasus korupsi. Ia kemudian menjalani tahanan rumah hingga 2024.

Pemerintahan Sheikh Hasina dinilai semakin otoriter, dengan India disebut memiliki pengaruh besar dalam urusan domestik ekonomi terbesar kedua di Asia Selatan itu.

Protes terkait kuota pekerjaan membesar pada 2024. Kekerasan yang menyusul menewaskan ratusan orang.

Untuk menghindari pertanggungjawaban, Sheikh Hasina mundur dan melarikan diri ke India pada 5 Agustus 2024.

Kepala militer kemudian mengumumkan pemerintahan sementara di bawah Yunus.

Khaleda Zia dibebaskan dari penjara. Pada usia 80 tahun, ia meninggal dunia karena sakit pada 30 Desember 2025.

BNP yang kini dipimpin putra Khaleda Zia, Tarique Rahman, menjadi salah satu dari tiga partai utama yang bersaing dalam pemilu mendatang.

Dua partai lainnya adalah Jamaat-e-Islami dan National Citizen Party, partai baru yang dibentuk para pemimpin mahasiswa setelah pemberontakan 2024.

Liga Awami, partai Sheikh Hasina, dilarang ikut serta dalam pemilu.