Rusia telah memulai proses ratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (UEE), seiring penandatanganan resmi kesepakatan tersebut pada Desember 2025 di Saint Petersburg.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan pemerintah Rusia telah menyerahkan dokumen FTA ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Ia menyebut, langkah berikutnya kini menunggu proses dari Indonesia serta negara-negara anggota UEE lainnya.
“Di Rusia, pemerintah sudah mengajukan FTA ini ke parlemen untuk diratifikasi. Sekarang kami menantikan tahapan yang sama dari Indonesia dan anggota Uni Ekonomi Eurasia lainnya,” ujar Sergei kepada RRI di Jakarta.
Menurut Sergei, informasi yang ia terima menunjukkan bahwa proses ratifikasi di parlemen Indonesia diperkirakan memerlukan waktu sekitar enam hingga delapan bulan. Namun, ia menambahkan bahwa parlemen Rusia berkeinginan menyelesaikan proses tersebut secepat mungkin.
Ia juga menyampaikan harapan agar setelah seluruh proses ratifikasi selesai, FTA Indonesia–UEE dapat segera dijalankan dengan pendekatan yang lebih efektif. Salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai isi dan manfaat perjanjian perdagangan tersebut.
Rusia berencana memperkuat kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia guna menyosialisasikan ketentuan FTA secara lebih luas. Bentuk kerja sama itu dapat berupa penyelenggaraan seminar, konferensi, atau forum diskusi, meski saat ini masih berada pada tahap pembahasan awal.
Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia (EEC), Andrey Slepnev, menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan akses preferensial bagi sekitar 90 persen jenis produk dalam perjanjian tersebut. Sementara itu, konsesi dari pihak Uni Ekonomi Eurasia mencakup sekitar 90,5 persen dari keseluruhan nomenklatur komoditas mitra.
Indonesia berpeluang meningkatkan pasokan berbagai produk konsumsi, termasuk komponen otomotif, barang elektronik rumah tangga, serta sejumlah jenis pakaian dan alas kaki.
Perjanjian ini turut mencakup penyederhanaan aturan di bidang standar teknis, ketentuan sanitasi, administrasi kepabeanan, hingga mekanisme penentuan asal barang.
