Kenaikan utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia memicu kekhawatiran baru atas menurunnya minat investor terhadap surat berharga negara (SBN). Kondisi ini mendorong pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan global, di tengah tekanan nilai tukar rupiah.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai lemahnya permintaan SBN di pasar domestik tercermin dari rasio bid to cover yang turun di bawah 2,5 kali.
“Investor khawatir dengan risiko nilai tukar yang tinggi, sehingga pemerintah makin mengandalkan global bond,” ujarnya kepada Kompascom, Kamis (18/6/2026).
Menurut Wijayanto, peningkatan porsi utang berdenominasi valuta asing memperbesar risiko fiskal. Pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan beban pembayaran utang. Ia memperkirakan depresiasi rupiah tahun ini telah menambah beban utang sekitar Rp150 triliun hingga Rp175 triliun, meski tanpa penarikan pinjaman baru.
Ia mendorong pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang, termasuk dengan menekan kebutuhan pembiayaan melalui rasionalisasi belanja.
Selain itu, porsi pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral dinilai perlu ditingkatkan, mengingat saat ini sekitar 87 persen pembiayaan masih bergantung pada penerbitan surat utang.
“Pinjaman dari lembaga seperti World Bank atau ADB lebih murah dan fleksibel, serta mendorong tata kelola proyek yang lebih baik,” kata Wijayanto, seperti dikutip Kompascom.
Data Bank Indonesia menunjukkan ULN Indonesia meningkat dari 433,4 miliar dollar AS pada triwulan I 2026 menjadi 439,8 miliar dollar AS pada April 2026. Secara tahunan, pertumbuhannya mencapai 1,9 persen, lebih tinggi dibandingkan 0,8 persen pada triwulan sebelumnya.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut kenaikan tersebut terutama dipicu oleh pertumbuhan utang sektor publik di tengah kontraksi sektor swasta yang masih berlanjut.
