ASIA
2 menit membaca
Presiden Prabowo: Anggaran pertahanan Indonesia di bawah 2 persen PDB, termasuk terkecil di ASEAN
Prabowo menegaskan peningkatan kemampuan pertahanan diperlukan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang lebih kuat serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo: Anggaran pertahanan Indonesia di bawah 2 persen PDB, termasuk terkecil di ASEAN
Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi Rp187,1 triliun pada tahun 2026. / BPMI Setpres RI

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan anggaran belanja pertahanan Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Ia menyebut anggaran pertahanan nasional saat ini belum mencapai dua persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” kata Prabowo dalam program “Presiden Menjawab” yang disiarkan pada Rabu (16/9).

Prabowo mengatakan belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di sekitar 0,9 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, ia menyebut Singapura mengalokasikan lebih dari tiga persen PDB untuk sektor pertahanan.

Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi Rp187,1 triliun. Sementara itu, pagu kementerian tersebut untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp189 triliun.

Menurut Prabowo, peningkatan kemampuan pertahanan diperlukan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang lebih kuat serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” ujarnya.

Ia menilai penguatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penting karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Kehadiran unsur pertahanan, menurutnya, perlu diperluas secara merata untuk menjaga kedaulatan nasional.

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti masih terbatasnya keberadaan satuan TNI di sejumlah kabupaten. Ia menyebut, bahkan jika setiap kabupaten memiliki satu batalion, masih ada lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki satuan TNI secara khusus.

Keterbatasan tersebut, menurut Prabowo, turut menyulitkan pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya alam di berbagai daerah.

“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” katanya.

Prabowo menegaskan penguatan pertahanan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas militer, tetapi juga dengan kemampuan negara menjaga wilayah dan sumber daya nasional secara menyeluruh.

TerkaitTRT Indonesia - Perkuat sistem pertahanan, Kemenhan ajukan tambahan anggaran Rp195 triliun untuk 2027
SUMBER:TRT Indonesia