Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan melakukan impor beras dan gula untuk kebutuhan konsumsi, serta jagung pakan pada tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi Neraca Komoditas (NK) 2026 menunjukkan produksi dalam negeri dan stok nasional berada pada level aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pemerintah memilih mengandalkan hasil produksi petani nasional sebagai sumber utama pasokan pangan strategis.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menegaskan bahwa kebijakan ini mencakup beras dan gula untuk konsumsi rumah tangga.
“Konsumsi kita tidak ada impor. Jadi untuk (gula) konsumsi, kita tidak ada impor. Impor beras konsumsi tidak ada. Beras industri tidak jadi. Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada,” ujar Tatang dalam keterangan di Jakarta.
Komitmen memperkuat produksi pangan domestik juga ditegaskan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sekaligus menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Ia menyebut kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi petani dan peternak dalam negeri.
Pemanfaatan bahan baku lokal
Dalam NK 2026, pemerintah juga tidak menetapkan kuota impor beras umum. Bahkan, pada 2025 Indonesia tidak lagi melakukan impor beras umum yang sebelumnya ditugaskan kepada Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Sementara itu, impor beras untuk bahan baku industri juga ditiadakan pada 2026. Pada 2025, kuota impor beras industri sempat diberikan kepada 13 pelaku usaha untuk kebutuhan produksi tepung beras dan bihun, dengan spesifikasi beras pecah dan beras ketan pecah berkebutuhan di bawah 15 persen. Pemerintah kini mendorong pemanfaatan bahan baku lokal sebagai pengganti.
Untuk komoditas gula, proyeksi Neraca Pangan Nasional per 28 Desember 2025 mencatat sisa stok gula konsumsi dari 2025 ke 2026 mencapai 1,437 juta ton. Dengan kebutuhan tahunan sekitar 2,836 juta ton dan estimasi produksi 2,7 hingga 3 juta ton, pemerintah menilai pasokan gula akan berada dalam kondisi surplus.
Kebijakan serupa diterapkan pada jagung. Pemerintah memastikan tidak ada impor jagung pakan, benih, maupun untuk rumah tangga pada 2026. Proyeksi menunjukkan stok awal dari 2025 ke 2026 mencapai 4,521 juta ton, meskipun terdapat estimasi susut sekitar 831,6 ribu ton.
Produksi jagung nasional pada 2026 diperkirakan mencapai 18 juta ton, sementara kebutuhan tahunan berada di kisaran 17,055 juta ton. Dengan demikian, pemerintah menilai ketersediaan jagung nasional tetap mencukupi tanpa perlu bergantung pada impor.
Kebijakan tanpa impor ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia menuju swasembada pangan dan penguatan kedaulatan sektor pertanian nasional.
