Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) resmi terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) dalam Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB ke-80 yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada 7 November 2025.
Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang memimpin Delegasi Indonesia, menyebut pencapaian ini sebagai pengakuan dunia terhadap profesionalisme dan kredibilitas lembaganya.
“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa BPK berperan aktif dalam mendorong tata kelola yang baik di tingkat global. Indonesia menunjukkan diri sebagai mitra yang kompeten, terpercaya, dan berkontribusi nyata,” ujarnya.
Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, yang turut hadir dalam sidang tersebut, menilai keterpilihan BPK sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat tata kelola global di tengah upaya reformasi PBB.
“Keanggotaan ini datang pada waktu yang tepat. Sebagai anggota UN BoA, BPK diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan dan manajemen di PBB,” katanya.
BPK menggantikan Supreme Audit Institution (SAI) China yang sebelumnya mewakili kawasan Asia Pasifik.
Dalam masa tugas selama enam tahun (2026–2032), BPK akan bekerja sama dengan SAI Prancis (Cour des Comptes) dan SAI Brasil (Tribunal de Contas da União) dalam melakukan audit terhadap badan-badan PBB.
Dengan mengusung semangat “Strategic Partner for Better Governance”, BPK berkomitmen memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik melalui pemeriksaan yang independen, profesional, dan inovatif.
Selain menjadi anggota UN BoA, BPK juga memperluas kiprahnya di tingkat global.
Tahun ini, BPK terpilih sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) untuk periode 2028–2031 dan akan menjadi tuan rumah Kongres Internasional Lembaga Pemeriksa Keuangan (INCOSAI) XXVI pada 2028.
Pencalonan Indonesia di UN BoA telah diumumkan sejak 2021 dan berhasil mendapat dukungan luas dari negara-negara anggota PBB melalui diplomasi intensif antara BPK dan Kementerian Luar Negeri.
