Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan e-commerce Tokopedia menuai perhatian dari kalangan serikat buruh, menyusul masuknya TikTok sebagai pemegang saham mayoritas.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama terkait waktu pelaksanaannya yang terjadi setelah proses akuisisi.
Isu pemangkasan tenaga kerja dalam jumlah besar mengemuka dalam beberapa waktu terakhir, bahkan disebut-sebut mencapai hingga 90 persen dari total karyawan. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai angka tersebut, kabar ini memicu kekhawatiran mengenai perlindungan hak pekerja di tengah restrukturisasi perusahaan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/7/2026), Said menilai langkah PHK tersebut perlu dijelaskan secara transparan oleh pihak TikTok. “Kenapa TikTok PHK karyawan Tokopedia setelah mengakuisisi dan memindahkan Tokopedia ke China, dia punya marketplace-nya,” ujarnya.
TikTok diketahui telah mengakuisisi sekitar 75 persen saham Tokopedia dengan nilai transaksi yang diperkirakan mencapai 1,5 miliar dolar AS.
Menurut Said, besarnya nilai investasi itu seharusnya memberikan ruang bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap para pekerja, termasuk dalam situasi PHK. Ia juga mempertanyakan alokasi dana dari transaksi tersebut, khususnya apakah sebagian digunakan untuk memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai aturan ketenagakerjaan.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai pemindahan sebagian operasional Tokopedia ke luar negeri, termasuk ke China. Hal ini, menurut Said, semakin memperkuat urgensi keterlibatan pemerintah dalam mengawasi proses transisi perusahaan agar tidak merugikan pekerja domestik.
“Tiktok harus membayar hak-hak karyawan daripada Tokopedia. Karena Tokopedia sudah diakuisisi oleh TikTok,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah perlu hadir untuk memastikan perlindungan pekerja tetap terjaga di tengah perubahan kepemilikan perusahaan.
