Pemerintah memastikan bahwa pemerintahan akan tetap berjalan normal di tengah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis pagi (12/11), yang diterima langsung oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kekosongan jabatan wakil presiden tidak mengharuskan penunjukan pejabat sementara. Menurut dia, Presiden dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara langsung, termasuk ketika melakukan kunjungan ke luar negeri.
Yusril menjelaskan bahwa Wakil Presiden pada dasarnya bertugas membantu Presiden, bukan memiliki kewenangan mandiri untuk mengambil keputusan pemerintahan. Karena itu, absennya seorang wakil presiden tidak menghambat penyelenggaraan negara.
"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Terkait pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran, Yusril menyebut Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Presiden juga akan membahas kandidat tersebut bersama partai-partai koalisi sebelum menentukan nama yang diajukan.
Pemerintahan dan ekonomi nasional berjalan normal
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan memastikan dinamika politik tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun aktivitas perekonomian nasional.
Syahganda mengatakan seluruh kementerian dan lembaga tetap bekerja di bawah arahan Prabowo. Program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, juga terus dilaksanakan tanpa pengurangan kegiatan.
Dari sisi ekonomi, Syahganda menilai dinamika politik tidak memberikan dampak berarti terhadap aktivitas perekonomian Indonesia. Ia menyebut ekonomi nasional telah menunjukkan kemampuan untuk bergerak terpisah dari gejolak politik.
“Perekonomian saat ini sudah ‘decoupling’. Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu,” ujarnya dikutip dari pernyataan resmi.
Syahganda juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah, kata dia, akan terus menyampaikan perkembangan situasi melalui saluran resmi secara transparan dan akurat.
