Ekspor senjata Israel mencapai rekor sebesar 19,2 miliar dolar AS pada 2025, menandai lima tahun berturut-turut peningkatan penjualan persenjataan yang dipasarkan Tel Aviv sebagai produk yang telah "teruji di medan tempur" di tengah konflik di Gaza.

Kenaikan hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya itu terjadi ketika Israel terlibat dalam sejumlah konflik di berbagai front, termasuk dengan Iran dan Lebanon.

Eropa menyumbang 36 persen dari total penjualan tersebut, sementara kawasan Asia dan Pasifik mencakup 32 persen.

Pemerintah Israel tidak merilis rincian tujuan ekspor berdasarkan negara.

Namun, data terpisah yang baru-baru ini dirilis Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) menunjukkan India menjadi penerima terbesar senjata Israel sepanjang periode 2021-2025.

Sekitar 29 persen dari total ekspor senjata Tel Aviv pada periode tersebut dikirim ke negara Asia itu.

Jerman dan Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar berikutnya, masing-masing dengan porsi 21 persen dan 7,8 persen dari total ekspor senjata Israel dalam periode yang sama.

Produk utama yang diekspor Israel meliputi rudal, roket, serta sistem pertahanan udara.

Peningkatan ekspor senjata Israel terjadi bersamaan dengan operasi militer Tel Aviv terhadap enam wilayah, yakni Palestina, Iran, Lebanon, Qatar, Suriah, dan Yaman, sejak 7 Oktober 2023.

Di Gaza saja, lebih dari 72.000 warga Palestina tewas akibat pemboman tanpa henti yang oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional disebut sebagai genosida.

Para ahli menilai penjualan senjata Israel menimbulkan pertanyaan serius terkait hukum internasional serta mengungkap kemunafikan dalam kebijakan luar negeri negara-negara pembeli.

Peneliti independen yang berbasis di Ankara, Gokhan Ereli, mengatakan kepada TRT World bahwa hukum internasional secara jelas menyatakan perdagangan senjata Israel melanggar aturan.

"Tidak ada negara yang boleh terus memasok senjata kepada negara lain ketika terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional," ujarnya, merujuk pada Traktat Perdagangan Senjata dan Konvensi Genosida.

Menurut dia, ketika lembaga-lembaga kredibel mulai mengkategorikan konflik tersebut sebagai kejahatan perang atau genosida, negara pembeli tidak lagi bisa berlindung di balik alasan ketidaktahuan.

"Setiap pengiriman tambahan menjadi tindakan politik yang disengaja yang dibungkus sebagai transaksi dagang biasa," katanya.

Ereli menegaskan negara-negara Eropa dan Asia yang terus melakukan transaksi militer dengan Israel telah kehilangan klaim mereka atas sikap netral.

TerkaitTRT Indonesia - Di balik jalur pasokan senjata AS ke Israel: Siapa yang membiayai, siapa yang diuntungkan

Jurnalis investigasi sekaligus penulis buku The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World, Antony Loewenstein, mengatakan penjualan senjata mematikan oleh Israel berpotensi memicu pertanggungjawaban hukum di masa depan.

"Tidak diragukan lagi sejumlah perusahaan senjata Israel berpotensi menghadapi penyelidikan dan persidangan kejahatan perang internasional atas keterlibatan mereka, bukan hanya dalam genosida di Gaza atau wilayah lainnya, tetapi juga dalam penjualan teknologi pengawasan dan persenjataan itu ke seluruh dunia," ujarnya kepada TRT World.

Loewenstein mengatakan negara-negara yang membeli senjata Israel juga berisiko dianggap turut terlibat.

Penderitaan warga sipil sebagai bahan pemasaran

Meski terdapat penolakan publik terhadap perang Israel di Gaza, pemerintah di Eropa dan Asia tetap menjadi pembeli utama persenjataan Israel.

Israel menjadi pemasok senjata terbesar ketujuh di dunia pada periode 2021-2025 dengan memasok persenjataan utama ke 23 negara di Eropa, yang setara dengan 41 persen dari total penjualan senjatanya.

Pada 2025 saja, Eropa membeli senjata senilai 6,9 miliar dolar AS, sementara impor negara-negara Asia-Pasifik, termasuk India, hampir dua kali lipat menjadi sekitar 6,1 miliar dolar AS.

Ereli menilai hal itu terjadi akibat adanya pemisahan struktural dalam proses pengambilan kebijakan.

"Banyak pemerintah memperlakukan pernyataan kebijakan luar negeri dan pengadaan alat pertahanan sebagai dua jalur yang berbeda," katanya.

Menurut dia, mengecam penderitaan pada satu hari dan menandatangani kontrak senjata pada hari berikutnya mencerminkan adanya hierarki kepentingan, di mana retorika hak asasi manusia tidak menghalangi kepentingan strategis maupun ekonomi.

"Kesenjangan antara kebijakan nyata dan retorika kemungkinan akan terus terlihat di masa depan," tambahnya.

Berdasarkan penelitiannya mengenai ekspor "teknologi pendudukan" Israel, Loewenstein mengatakan retorika pemerintah pembeli untuk konsumsi publik sangat berbeda dengan realitas politik yang terjadi.

Sejumlah negara Eropa yang mengkritik perang Israel di Gaza dan pendudukan di Tepi Barat tetap melakukan pembelian senjata dari negara tersebut.

"Konsep senjata yang telah teruji di medan tempur sangat menarik, dan tidak ada harga politik maupun hukum yang harus dibayar," ujarnya.

Ia mengatakan banyak transaksi dilakukan secara tertutup sehingga melindungi pemerintah dari tekanan domestik. Menurutnya, selama tidak ada konsekuensi politik maupun hukum, situasi tersebut tidak akan banyak berubah.

Permintaan terhadap sistem yang telah "teruji di medan tempur" itu turut memperbesar keuntungan industri persenjataan Israel dari perang yang terus berlangsung.

Ereli mengatakan industri yang bergantung pada pembuktian kemampuan membutuhkan demonstrasi yang tidak pernah berakhir.

"Ketika genosida yang sedang berlangsung secara terbuka diperlakukan layaknya ruang pamer, batas antara kebijakan pertahanan dan pengembangan produk menjadi hilang," ujarnya.

Ia menambahkan penderitaan warga sipil berubah menjadi materi pemasaran bagi para pembeli asing.

Menurutnya, industri persenjataan yang dibangun berdasarkan "validasi medan perang" tidak lagi dapat dianggap sebagai aktor komersial yang netral, melainkan memiliki kepentingan untuk mempertahankan perang.

Meski para pemimpin negara tidak semata-mata memperpanjang perang demi penjualan senjata, Loewenstein menilai motif ekonomi memainkan peran penting.

"Jika pendudukan di Tepi Barat dan Gaza berakhir, dampaknya akan sangat besar bagi industri persenjataan mereka," katanya.

Ia merujuk pada konsep "laboratorium Palestina", di mana teknologi perang yang diuji di wilayah pendudukan disempurnakan dan kemudian diekspor ke seluruh dunia.

Hal tersebut menciptakan siklus yang saling menguatkan: pendudukan mendorong inovasi dan pemasaran, yang pada akhirnya menopang keberlangsungan pendudukan melalui pendapatan dan kemitraan internasional.

Perang yang berlangsung tanpa akhir menciptakan lapangan kerja, peluang ekspor, serta jaringan global bagi industri persenjataan Israel, bahkan ketika opini publik internasional semakin berbalik menentang negara tersebut.

"Sektor pertahanan merupakan salah satu cara bagi Israel untuk mempertahankan hubungan erat dengan banyak negara di seluruh dunia," kata Loewenstein.