Ekonomi Indonesia Q1 2026 diproyeksi tetap kuat, Pemerintah fokus konsumsi dan kinerja fiskal

Pemerintah Indonesia menyatakan optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional pada awal 2026, dengan menilai pertumbuhan tetap berada pada jalur yang solid di tengah tekanan ekonomi global. 

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kerja pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Airlangga, indikator awal menunjukkan ekonomi Indonesia masih mampu mencatatkan ekspansi yang kuat pada kuartal pertama tahun ini. Ia mengutip paparan Menteri Keuangan yang memperkirakan laju pertumbuhan dapat mencapai sedikitnya 5,5 persen.

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5 persen,” ujarnya.

Fondasi domestik disebut menjadi penopang utama kinerja tersebut, khususnya konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi. Airlangga menekankan bahwa belanja masyarakat memiliki kontribusi dominan dalam struktur ekonomi nasional. 

“Kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB,” jelasnya.

Di sisi lain, kinerja fiskal juga dinilai memperkuat momentum pertumbuhan. Hingga akhir Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mengalami peningkatan signifikan, sementara sektor manufaktur menunjukkan ekspansi. 

“Sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 triliun dan manufaktur juga ekspansif,” kata Airlangga.

Cadangan dan disiplin fiskal

Selain ekonomi makro, pemerintah turut menyoroti kondisi ketahanan pangan yang dinilai stabil. Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog saat ini berada di kisaran 4,6 juta ton. 

Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli. Kebijakan ini diyakini dapat memberikan efisiensi signifikan terhadap anggaran negara. 

“Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap disiplin fiskal. Rasio utang negara akan dijaga di kisaran 40 persen dari PDB, jauh di bawah batas maksimal yang diatur undang-undang. 

Sementara itu, defisit anggaran ditargetkan tetap berada di level 3 persen hingga akhir tahun. “Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen... demikian pula juga budget deficit dijaga di level 3 persen,” kata Airlangga.