Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) dengan menargetkan penutupan sekitar 700 hingga 800 perusahaan yang dinilai tidak lagi memberikan kinerja optimal hingga akhir 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6).
Presiden menegaskan bahwa langkah tersebut diambil setelah banyaknya BUMN yang terus mencatatkan kerugian. Ia menyebut sebagian entitas telah lebih dulu dihentikan operasinya. “Kami sudah menutup kurang lebih 240 BUMN, tidak yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, penutupan ratusan perusahaan negara tersebut juga berkaitan dengan upaya efisiensi fiskal. Ia menilai penghentian operasional BUMN yang tidak sehat dapat mengurangi beban anggaran negara, termasuk pengeluaran untuk struktur manajemen.
Ia menjelaskan bahwa penghematan dapat terjadi karena berkurangnya biaya operasional, termasuk kompensasi direksi dan komisaris yang selama ini membebani keuangan perusahaan.
Tata kelola BUMN
Presiden juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMN agar lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia meminta agar praktik pengelolaan yang tidak efisien tidak lagi dilanjutkan.
Pemerintah tengah membuka ruang bagi pengembangan sektor ekonomi baru, termasuk pariwisata yang terintegrasi dengan berbagai agenda berskala nasional dan internasional seperti olahraga, konser musik, hingga industri kreatif.
Selain itu, proses konsolidasi BUMN terus berjalan sebagai bagian dari reformasi struktural. Dari total sekitar 1.077 entitas, sebanyak 258 telah digabungkan dalam proses restrukturisasi, dengan target tambahan sekitar 300 entitas dalam waktu dekat.
Transformasi BUMN dan pengelolaan aset negara disebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dan memastikan aset negara memberikan nilai maksimal bagi masyarakat.
