Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap memperkuat kerja sama multilateral sebagai respons atas meningkatnya fragmentasi global dan ketidakpastian geopolitik. Sikap tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-10 yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Dalam forum tersebut, Sugiono menyoroti pentingnya mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dinilai semakin relevan di tengah rivalitas strategis antarnegara. Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan Indonesia menjaga kemandirian sikap sekaligus tetap berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas global.
“Bebas aktif bukan berarti pasif atau netral. Indonesia tidak akan terseret ke dalam blok-blok eksklusif, tetapi akan terus membangun jembatan dan memperluas ruang strategisnya,” ujar Sugiono.
Ia juga menekankan bahwa tantangan yang dihadapi sistem multilateral saat ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk meninggalkannya. Sebaliknya, Indonesia mendorong reformasi agar sistem tersebut lebih inklusif, representatif, dan mampu menjawab dinamika global yang terus berubah.
Menurut Sugiono, tatanan global yang dibentuk pasca-Perang Dunia II perlu diperbarui agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa depan. “Tata kelola global yang dibangun pada 1945 perlu terus diperbarui agar tetap relevan dalam menghadapi realitas dunia tahun 2045,” katanya.
‘mendorong reformasi lembaga internasional’
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indonesia akan terus mendorong reformasi berbagai lembaga internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih transparan, demokratis, dan akuntabel. Di saat yang sama, Jakarta juga memperluas keterlibatan diplomatiknya melalui berbagai forum internasional.
Partisipasi dalam BRICS, peran aktif di G20, kepemimpinan di ASEAN, serta keterlibatan dalam D-8 dan kelompok Global South disebut sebagai langkah konkret untuk memperluas ruang gerak diplomasi Indonesia. Proses aksesi menuju OECD juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Selain itu, Sugiono menegaskan bahwa kekuatan diplomasi tidak terlepas dari ketahanan domestik. Ia mengaitkan isu pangan, energi, sumber daya manusia, dan teknologi sebagai fondasi utama dalam memperkuat posisi geopolitik Indonesia.
Menutup pidatonya, Sugiono menegaskan bahwa multilateralisme tetap relevan, namun membutuhkan komitmen aktif dari negara-negara anggotanya. “Multilateralisme masih dapat bekerja, tapi tidak bisa berjalan secara autopilot,” ujarnya.
Jakarta Geopolitical Forum sendiri merupakan agenda tahunan Lemhannas RI yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, militer, akademisi, hingga organisasi internasional dan sektor swasta, untuk membahas isu-isu strategis global.
