Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penanganan banjir dan longsor besar di Sumatera telah dilakukan dengan pendekatan nasional sejak hari pertama bencana terjadi pada akhir November 2025. Penegasan ini disampaikan di tengah sorotan publik terkait belum ditetapkannya status bencana nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah langsung mengerahkan sumber daya nasional begitu bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers penanganan bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Jumat.
Menurut Teddy, lebih dari 50.000 personel telah dikerahkan ke wilayah terdampak. Kekuatan itu melibatkan TNI, Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta relawan. Pada pekan pertama saja, sekitar 26.000 prajurit TNI sudah berada di lapangan untuk membantu evakuasi dan penanganan darurat.
Presiden telah menyampaikan komitmen anggaran hingga Rp60 triliun atau sekitar $3,58 miliar secara bertahap. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan hunian sementara dan permanen, perbaikan fasilitas pemerintah daerah, dan kantor kecamatan yang rusak akibat bencana.
Distribusi logistik
Untuk mendukung distribusi logistik dan evakuasi, pemerintah mengoperasikan lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter. Selain itu, sekitar 1.000 unit alat berat dikerahkan guna membuka akses jalan dan memulihkan infrastruktur yang terputus akibat banjir dan longsor.
Banyak jembatan runtuh dan ruas jalan terputus, namun pemerintah memastikan konektivitas antar wilayah secara bertahap mulai kembali pulih.
Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, hingga 22 Desember 2025, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 1.106 orang. Sementara itu, 175 warga masih dilaporkan hilang dan proses pencarian terus dilakukan.
BNPB juga melaporkan skala kerusakan yang luas, mencakup sekitar 147.000 rumah, 145 jembatan, serta 434 rumah ibadah di 52 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menyatakan fokus penanganan kini beralih secara bertahap dari tanggap darurat ke fase pemulihan, termasuk percepatan pembangunan hunian dan pemulihan layanan publik bagi jutaan warga yang terdampak bencana.
