Pemerintah memperkirakan pemulihan di sejumlah daerah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor mematikan sejak akhir November membutuhkan waktu hingga beberapa bulan. Proses rekonstruksi disebut sudah berjalan, meski tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat.
Berdasarkan data resmi hingga Rabu, jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor yang dipicu siklon mencapai 1.053 orang, dengan 200 lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana tersebut merusak ribuan rumah dan memaksa warga mengungsi ke pusat-pusat evakuasi di beberapa provinsi di Sumatera.
Rekonstruksi berjalan, hunian sementara disiapkan
Dalam rapat kabinet, Prabowo mengatakan pemerintah telah memulai rekonstruksi di tiga provinsi terdampak. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena proses tersebut tidak mungkin rampung hanya dalam hitungan hari.
“Kita tidak bisa menyelesaikan ini dalam tiga sampai lima hari. Mungkin dalam dua sampai tiga bulan, aktivitas bisa kembali normal,” ujar Prabowo.
Pemerintah, lanjutnya, akan segera membangun ratusan rumah sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Sejumlah pejabat tinggi pemerintah memperkirakan biaya rekonstruksi di Sumatera mencapai sedikitnya US$3,11 miliar.
Izin perusahaan terancam dicabut
Sejumlah kelompok lingkungan menilai deforestasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan pembalakan liar memperparah dampak banjir. Menyikapi hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasi perusahaan yang diduga melanggar aturan dan mewajibkan audit lingkungan.
Prabowo menegaskan izin perusahaan yang terbukti melanggar harus dicabut. Sebelumnya, Menteri Kehutanan menyatakan pemerintah akan mencabut 22 izin pemanfaatan kawasan hutan dengan total lebih dari 1 juta hektare, termasuk lebih dari 100 ribu hektare di Sumatera.
Meski demikian, Prabowo menilai situasi di Sumatera kini sudah terkendali. Ia juga mengungkapkan sejumlah pemimpin negara sahabat menawarkan bantuan, namun Indonesia menyatakan mampu menangani pemulihan secara mandiri.
