Warna partai pemenang dalam pemilu yang dijalankan junta di Myanmar sama hijau dengan seragam seorang jenderal, stafnya adalah perwira senior yang sudah pensiun, dan kebanyakan orang mengharapkan partai itu akan bergerak seirama dengan militer.
Partai Union Solidarity and Development (USDP) mengklaim kemenangan telak yang menunjukkan angkatan bersenjata negara itu, yang dikenal sebagai Tatmadaw, berniat mempertahankan cengkeraman mereka pada kekuasaan.
Tapi keputusan para perwira tinggi untuk membalut komando mereka dengan tampilan sipil berarti menyerahkan sebagian dari otoritas tunggal kepala junta Min Aung Hlaing, kata para analis.
Itu juga memberi beberapa mitra regional alasan untuk berinteraksi dan berinvestasi di sebuah negara yang banyak negara Barat anggap paria, lima tahun setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta yang memicu perang sipil.
'Tatmadaw akan tetap ada, tetapi dinamika politik dan militer akan berubah,' kata Morgan Michaels, peneliti di lembaga pemikir International Institute for Strategic Studies.
'Strategi Tatmadaw menanggapi perbedaan pendapat dan oposisi bersenjata sejak kudeta hanya dengan kekuatan telah menyebabkan kekalahan yang memalukan dan kerusakan serius pada institusi itu,' kata Michaels.
'Ini bukan cara yang canggih untuk memerintah negara,' kata Michaels.
'Ganti seragam'
Hasil resmi pemilu belum dirilis setelah fase terakhir pemungutan suara pada Minggu, tetapi USDP yang pro-militer mengatakan akan membentuk pemerintahan ketika parlemen berkumpul pada bulan Maret.
Para pendukung demokrasi dan warga mengeluh tidak ada partai lain yang memiliki kesempatan berjuang dalam pemilu — yang banyak dikritik sebagai taktik untuk merekonstruksi pemerintahan militer.
'Saya sama sekali tidak tertarik pada hasilnya karena saya sudah tahu apa yang akan terjadi,' kata seorang sopir taksi berusia 48 tahun dari Mandalay, berbicara secara anonim karena alasan keamanan. 'Bahkan jika mereka membentuk pemerintahan baru, itu tetap orang yang sama,' tambahnya. 'Mereka hanya akan mengganti seragam.'
Penyerahan kekuasaan oleh kepala junta Min Aung Hlaing kepada pemerintahan sipil, meskipun terikat erat pada kehendaknya, tampak akan mengurangi otoritasnya.
Tapi pembagian kekuasaan di antara para elit berbeda yang terikat hubungan dengan militer secara cerdik memastikan institusi itu akan tetap memainkan peran sentral dan tak tertandingi, kata para analis.
Sementara itu, Min Aung Hlaing harus mengatur dengan hati-hati langkah mundurnya dari otoritas tertinggi.
Berkeliling ke tempat-tempat pemungutan suara dengan pakaian sipil pada hari Minggu, dia sekali lagi tidak menutup kemungkinan akan menjabat sebagai presiden.
Menjabat dalam peran sipil berarti menyerahkan kendali angkatan bersenjata kepada seorang penerus, dan dia akan ingin memastikan kesetiaan mereka.
Tetapi tetap menjabat sebagai kepala angkatan bersenjata bisa membuatnya rentan terhadap perebutan kekuasaan dengan parlemen dan presiden baru.
Militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dan mengklaim kecurangan pemilih setelah Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya memenangkan pemilu 2020 secara telak dan membubarkan organisasinya.
'Fasad konstitusional'
Penempatan pemerintahan yang secara nominal sipil oleh junta tahun ini dapat membantu posisi diplomatiknya, di mana pemerintahan militer yang terang-terangan menjadi masalah.
Negara-negara yang mengambil sikap tegas menentang pemilu kemungkinan besar akan tetap tidak terpengaruh oleh hasil tersebut.
Tetapi mereka yang mendukungnya — seperti investor kunci Cina — melakukannya dengan mengetahui bahwa politisi pro-militer hampir pasti akan menang.
Ada kategori ketiga negara — lelah setelah lima tahun memutuskan hubungan dengan Myanmar tanpa banyak hasil dan mungkin terbuka untuk kembali berinteraksi setelah pemilu sekadar formalitas.
Kesatuan regional ASEAN yang beranggotakan 11 negara menjauhi kepemimpinan militer sejak kudeta dan tidak mengirim pengamat pemilu.
Tetapi utusan khususnya Maria Theresa Lazaro, dari Filipina, terbang ke Myanmar selama pemilu dan menikmati 'pertukaran pandangan yang hangat dan konstruktif' dengan Min Aung Hlaing, menurut pernyataan dari timnya.
'Pemilu itu lebih sedikit upaya untuk memenangkan legitimasi internasional yang luas daripada untuk memberikan fasad konstitusional yang cukup untuk keterlibatan selektif,' kata Naing Min Khant, rekan program di Institute for Strategy and Policy Myanmar, sebuah lembaga pemikir.
Fasad itu, katanya, akan memungkinkan 'normalisasi pragmatis dengan mitra regional dan non-Barat, tanpa benar-benar meningkatkan posisi Myanmar di dunia demokratis.'
