Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan negara-negara anggota ASEAN sepakat tidak mengirim pemantau pemilu ke Myanmar. Dengan keputusan itu, proses pemilu yang berlangsung di bawah pemerintahan militer juga tidak akan mendapat pengakuan dari organisasi kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Mohamad dalam sidang parlemen pada Selasa. Ia menjelaskan ASEAN telah menolak permintaan Myanmar untuk mengirim pemantau pemilu saat KTT ASEAN di Kuala Lumpur tahun lalu.
“Kami telah menyatakan bahwa ASEAN tidak akan mengirim pemantau, dan karena itu kami juga tidak akan mengesahkan pemilu tersebut,” ujar Mohamad menanggapi pertanyaan anggota parlemen terkait sikap Malaysia dan ASEAN.
Meski demikian, ia mengakui sejumlah negara anggota ASEAN secara individual memilih mengirim perwakilan masing-masing, terlepas dari keputusan bersama organisasi.
Myanmar dilanda konflik berkepanjangan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Pemilu yang digelar dalam tiga tahap tersebut menuai kritik internasional, termasuk karena tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
Pada tahap kedua pemungutan suara yang berlangsung awal bulan ini, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang berafiliasi dengan militer dilaporkan memimpin dengan mengamankan sekitar 88 persen kursi DPR yang diperebutkan pada fase pertama.
Dalam kesempatan terpisah, Mohamad Hasan juga menyebut ASEAN berada pada tahap akhir perundingan kode etik dengan China terkait aktivitas di Laut China Selatan dan menargetkan kesepakatan dapat dicapai tahun ini.
ASEAN dan China telah berkomitmen menyusun kode etik sejak 2002, namun prosesnya berjalan lambat. Klaim sepihak Beijing atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan kerap memicu ketegangan dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Filipina, Malaysia, dan Vietnam, terutama terkait perikanan dan eksplorasi energi.
