Militer Myanmar menyatakan lebih dari separuh pemilih yang berhak memberikan suara telah mengikuti tahap pertama pemilu yang digelar secara bertahap. Juru bicara militer, Zaw Min Tun, mengatakan sekitar 52 persen dari 11,6 juta pemilih terdaftar atau lebih dari enam juta orang telah mencoblos pada fase awal pemungutan suara.
Dalam pernyataan video yang dibagikan kepada media, Zaw Min Tun menyebut capaian tersebut sebagai sebuah keberhasilan. Ia bahkan membandingkannya dengan tingkat partisipasi di sejumlah negara demokrasi yang, menurutnya, tidak selalu melampaui 50 persen. Ia menegaskan pemilu ini merupakan kemenangan bagi rakyat Myanmar, bukan semata bagi pemerintahan militer.
Pemilu di tengah konflik dan kritik internasional
Pemungutan suara tahap pertama digelar pada Minggu lalu sebagai bagian dari pemilu yang dijadwalkan berlangsung selama sebulan. Militer berjanji proses ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat setelah pengambilalihan kekuasaan pada 2021 yang memicu perang saudara.
Namun, pemilu ini menuai kecaman dari kelompok pembela HAM dan diplomat Barat. Mereka menilai pemungutan suara digelar di tengah penindasan terhadap oposisi dan daftar kandidat yang didominasi pihak-pihak dekat militer, sehingga dikhawatirkan hanya akan memperpanjang kekuasaan angkatan bersenjata.
Partai pro-militer Union Solidarity and Development Party mengklaim kemenangan telak pada tahap pertama pemilu. Sementara itu, pihak militer menuding kelompok pemberontak melancarkan serangan terhadap lokasi pemungutan suara dan gedung pemerintah selama akhir pekan.
Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2020 yang dimenangkan telak oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi mencapai sekitar 70 persen. Pemilu tersebut kemudian dibatalkan oleh militer dengan alasan kecurangan yang menjadi dasar kudeta.
Berbeda dengan pemilu sebelumnya, antusiasme pemilih muda nyaris tak terlihat kali ini. Banyak warga, terutama generasi muda, dilaporkan meninggalkan Myanmar sejak kudeta akibat konflik bersenjata, kebijakan wajib militer, dan keterbatasan ekonomi.
Sebagian warga yang masih berada di dalam negeri juga memilih tidak ikut mencoblos. Kelompok HAM internasional menilai pemilu yang digelar di bawah kendali militer ini sekadar upaya memberi legitimasi baru bagi kekuasaan junta di tengah krisis yang belum berakhir.
