Indonesia kembali mencatat penurunan dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang dirilis Transparency International. Dalam laporan terbaru itu, Indonesia berada di peringkat ke-109 dari 182 negara, merosot 10 posisi dibanding tahun sebelumnya.
Peneliti Transparency International Indonesia, Ferdian Yazid, menyampaikan skor Indonesia tahun ini berada di angka 42 dari skala 0–100. Semakin tinggi skor, semakin rendah tingkat persepsi korupsi suatu negara. Pada 2024, skor Indonesia tercatat 43, sementara pada 2023 Indonesia berada di posisi ke-115 dengan skor 34.
Indeks ini dihimpun dari survei dan penilaian 13 lembaga pemeringkat internasional, termasuk pandangan para ahli dan pelaku usaha. Aspek yang dinilai antara lain efektivitas pemberantasan korupsi, praktik suap dan nepotisme, serta transparansi anggaran pemerintah.
Pengawasan dinilai melemah
Ketua Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, menilai penurunan peringkat Indonesia berkaitan dengan meningkatnya kasus suap dan korupsi. Ia menyebut pembatasan kebebasan sipil berkontribusi terhadap melemahnya fungsi pengawasan oleh media dan masyarakat sipil.
“Pengawasan yang melemah membuat praktik korupsi semakin meluas,” ujarnya.
Danang juga menyoroti pencabutan izin 28 perusahaan yang dituding melanggar aturan lingkungan dan diduga memperparah banjir besar di Sumatera tahun lalu yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang. Ia mempertanyakan proses pencabutan izin tersebut karena dinilai dilakukan tanpa proses pengadilan, audit, maupun kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan klarifikasi.
Ferdian menambahkan, sejumlah pelaku usaha yang menjadi responden survei masih memandang praktik nepotisme terjadi pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sistem pencegahan korupsi dinilai belum berjalan efektif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi atas hasil laporan tersebut.
Secara global, Denmark menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat persepsi korupsi terendah pada 2025, sementara Sudan Selatan berada di peringkat terbawah.
