Pemerintah Indonesia menegaskan belum menerima permintaan resmi apa pun terkait penempatan warga Gaza di Indonesia, menyusul pemberitaan media internasional yang menyebut negara ini masuk daftar kemungkinan lokasi relokasi.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan klarifikasi tersebut setelah muncul laporan dari media Israel yang menyebut Indonesia menjadi destinasi warga Gaza yang dievakuasi melalui penerbangan carteran.
Berita itu muncul setelah 153 warga Gaza mendarat di Afrika Selatan pada Kamis (13/11), melalui pesawat carteran yang difasilitasi LSM Al-Majd Europe, organisasi yang menurut sejumlah aktivis Israel, terlibat dalam upaya memindahkan penduduk Gaza ke luar wilayahnya.
Surat kabar Israel Haaretz, dikutip oleh Al Jazeera, juga menyebut operasi serupa pada 27 Mei yang memindahkan 57 warga Palestina ke luar wilayah Gaza sebelum melanjutkan perjalanan ke Budapest, lalu ke Indonesia dan Malaysia.
Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum memperoleh informasi resmi mengenai tata cara izin keluar warga Gaza maupun mekanisme masuknya mereka ke negara tujuan.
“Kita belum mendapat informasi lengkap mengenai izinnya mereka keluar dari Gaza seperti apa, bagaimana nanti mereka akan masuknya. Tentunya kita sampai saat ini belum mendapat informasi secara resmi, detail mengenai orang-orang yang katanya ingin ke Afrika Selatan, ke beberapa lagi negara,” ujar Arrmanatha dikutip oleh kantor berita nasional, RRI.
Arrmanatha menambahkan bahwa laporan mengenai keberangkatan kelompok warga Gaza ke Bangladesh dan negara lain juga belum pernah dikonfirmasi secara formal.
Arrmanatha menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada posisi bahwa penerimaan pengungsi Gaza hanya dilakukan apabila ada permintaan resmi dari pemerintah Palestina serta persetujuan negara-negara kawasan.
Saat ini, diplomasi Indonesia fokus pada proses pemungutan suara terkait Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Dewan Keamanan PBB.
Selama satu setengah tahun terakhir, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari puluhan ribu orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan menghancurkan infrastruktur vital, memaksa warga hidup di kamp-kamp pengungsian.
