Indonesia telah menyiapkan 20.000 personel untuk dikerahkan ke Gaza, kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Pasukan itu, yang mencakup tim medis dan insinyur, dapat dikerahkan setelah persetujuan internasional yang diperlukan diperoleh, kata Sjafrie kepada wartawan, menurut kantor berita milik negara Antara.
Ia mengatakan Jakarta menempuh dua kemungkinan jalur untuk otorisasi penugasan: satu "di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)" dan satu lagi "dengan persetujuan sebuah organisasi internasional yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat."
Opsi kedua, tambahnya, akan membutuhkan keterlibatan diplomatik tingkat tinggi dan kesepakatan antar kepala negara.
“Untuk negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, jika mereka memberi lampu hijau, Indonesia akan senang terlibat,” katanya, seraya menekankan bahwa persetujuan Israel juga akan menjadi hal penting.
Rencana ini sejalan dengan fase pertama dari usulan 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, di mana gencatan senjata bertahap mulai berlaku pada 10 Oktober.
Berbagi intelijen dengan Yordania
Komentar Sjafrie disampaikan saat kunjungan Raja Yordania Abdullah II ke Jakarta, di mana ia bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas Gaza.
Menteri mengatakan Indonesia dan Yordania akan berbagi intelijen mengenai perkembangan di enklave tersebut.
Setelah bertemu dengan Kepala Angkatan Bersenjata Yordania Yousef Ahmed Al-Hunaiti, Sjafrie mengatakan: "Kami akan membentuk sebuah komite bersama untuk bertukar intelijen dan pembaruan. Mengingat kedekatan geografis Yordania dengan Gaza, kami melihat nilai strategis bekerja sama dengan mereka untuk lebih memahami kondisi di lapangan."
Ia menegaskan bahwa Jakarta membutuhkan intelijen tersebut saat mempersiapkan kemungkinan penugasan pasukan penjaga perdamaiannya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia dan Yordania juga akan bekerja sama dalam teknologi drone melalui kemitraan antara produsen senjata milik negara PT Pindad dan Deep Element dari Yordania, sebagai bagian dari kerja sama pertahanan yang lebih luas.
