Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dan menargetkan penyaluran kredit rakyat Rp400 triliun pada 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menggerakkan ekonomi daerah.
Prabowo meresmikan DNKK dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10), bersama sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Prabowo mengatakan kekuatan ekonomi harus dirasakan langsung oleh petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, dan keluarga berpenghasilan rendah.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ujarnya.
Target kredit Rp400 triliun pada 2027 akan menyasar masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. Prabowo juga mengapresiasi penyaluran sekitar Rp53 triliun yang telah menjangkau dua juta penerima manfaat.
DNKK dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 sebagai pengganti Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Kebijakan ini memperluas fokus dari kepemilikan rekening menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Airlangga menyebut survei OJK 2026 mencatat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan literasi keuangan sebesar 69,57 persen. Pemerintah akan memperkuat tiga aspek, yakni kesejahteraan kondisi keuangan, ketahanan menghadapi guncangan, dan keamanan dalam mengelola keuangan.
Prabowo memimpin DNKK, sementara Airlangga menjadi ketua harian. OJK, Bank Indonesia, serta kementerian terkait turut terlibat dalam pelaksanaan strategi nasional kesejahteraan keluarga, termasuk penguatan literasi keuangan dan pembiayaan UMKM di daerah.
