Pemerintah tegaskan belum ada kesepakatan terkait akses udara militer AS di wilayah Indonesia

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pembahasan dengan Amerika Serikat terkait akses penerbangan pesawat militer di wilayah udara Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan apa pun. 

Hal ini disampaikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (13/4), menyusul laporan sejumlah media internasional yang menyebut adanya persetujuan awal dari pihak Indonesia.

Namun, Kementerian Pertahanan Indonesia membantah adanya keputusan final. “Ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi,” kata juru bicara Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Sejumlah laporan muncul setelah beredarnya dokumen rahasia berjudul “Operationalizing U.S. Overflight”  yang diajukan AS pada 26 Februari lalu menyebut bahwa Washington mengajukan permintaan akses yang luas, termasuk izin bagi pesawat militer Amerika untuk melintasi wilayah udara Indonesia. Bahkan, beberapa laporan menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui proposal tersebut.

Dalam keterangannya, Rico menjelaskan bahwa kedua negara saat ini baru membahas dokumen awal berupa “Letter of Intent”. Draf proposal tersebut masih dalam tahap kajian internal dan belum bersifat mengikat secara hukum.

Pemerintah juga menekankan bahwa kedaulatan atas wilayah udara sepenuhnya berada di tangan Indonesia. 

Setiap bentuk kerja sama dengan negara lain, menurut kementerian, akan tetap mengacu pada kepentingan nasional serta mematuhi hukum yang berlaku di dalam negeri.

Di sisi lain, perkembangan pembahasan ini bertepatan dengan agenda pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, sebagaimana diumumkan pemerintah AS. 

Pertemuan tersebut diperkirakan akan turut membahas berbagai isu strategis, termasuk kerja sama pertahanan kedua negara.