Noureldein GhanemWashington DC — Empat tahun sejak pasukan Rusia memasuki Ukraina dan memicu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II, jumlah pasti korban tewas masih sulit ditentukan.
Berbeda dengan zona konflik lain seperti Gaza yang dikepung Israel, Sudan, atau Republik Demokratik Kongo, di mana estimasi korban relatif tersedia, perang Rusia-Ukraina menghadirkan ketidakpastian yang jauh lebih besar.
Sejak invasi dimulai pada 24 Februari 2022, angka korban yang dirilis organisasi internasional seperti Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) disebut sebagai angka minimum yang telah diverifikasi, bukan estimasi menyeluruh.
Baik Kiev maupun Moskow menangani isu ini dengan sangat sensitif. Ukraina menyebut alasan keamanan, sementara Rusia bahkan berhenti mempublikasikan data korban.
Pada awal Februari, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan negaranya telah kehilangan 55.000 tentara sejak 2022.
Sementara itu, OHCHR mencatat sekitar 15.000 warga sipil Ukraina tewas akibat perang, dengan penekanan bahwa jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
Di pihak lain, Rusia terakhir kali melaporkan 5.937 tentaranya tewas dalam perang. Data itu diperbarui pada September 2022 dan sejak saat itu Moskow tidak lagi merilis angka baru.
Pada Januari 2026, lembaga kajian berbasis di AS, Center for Strategic and International Studies (CSIS), menerbitkan studi yang menyebut total korban gabungan bisa melampaui dua juta orang. Rusia diperkirakan menderita sekitar 1,2 juta korban, dengan 325.000 di antaranya tewas.
Pejabat Rusia segera menolak laporan tersebut dan menyatakan bahwa angka resmi hanya dapat bersumber dari pemerintah.
BBC mengklaim telah mengidentifikasi 186.102 nama tentara Rusia yang tewas dalam perang. Media Inggris itu menyebut analisisnya mungkin mencakup 45 hingga 65 persen dari total korban, sehingga jumlah kematian Rusia diperkirakan berada di kisaran 286.000 hingga 413.500 orang.
Menurut penyiar Inggris tersebut, jumlah warga Ukraina yang tewas bisa mencapai 200.000 orang.
Petempur asing
Korban perang bukan hanya berasal dari Rusia dan Ukraina.
Korea Utara secara resmi mengirim ribuan tentaranya untuk mendukung pasukan Rusia, dengan estimasi antara 10.000 hingga 17.000 personel yang terlibat dalam operasi tempur, terutama di wilayah seperti Kursk.
Laporan juga menyebut sekitar 1.000 warga Kenya telah direkrut untuk bertempur bersama Rusia di Ukraina.
Sebelum rezim Bashar al-Assad runtuh di Suriah, dilaporkan ada relawan berbayar dari militer Suriah yang dikerahkan untuk membantu pasukan Rusia.
Tentara bayaran dari berbagai negara, termasuk Nepal, India, Kenya, Kolombia, dan Serbia, juga disebut bergabung dengan pasukan Rusia.
Di sisi lain, ribuan pejuang asing dari puluhan negara datang ke Ukraina untuk melawan Rusia, banyak di antaranya bergabung dengan International Legion for the Territorial Defense of Ukraine.
Tentara bayaran dari Amerika Serikat, Kolombia, Prancis, Belgia, Belarus, Kanada, Taiwan, Korea Selatan, dan sejumlah negara lain tercatat ikut bertempur bersama pasukan Ukraina.
Mengapa angkanya berbeda jauh?
Dalam praktik perang, negara biasanya merahasiakan jumlah pasukan dan korban untuk mencegah informasi strategis jatuh ke tangan musuh.
Kepada TRT World, Arkady Moshes dari Finnish Institute of International and Foreign Affairs (FIIA) mengatakan pengakuan angka riil dapat membantu musuh menyusun strategi dan menjadi amunisi politik di dalam negeri.
Menurutnya, Rusia menyebut operasi di Ukraina sebagai “operasi militer khusus”, bukan perang. Mengakui jumlah korban sebenarnya, termasuk tawanan perang, berpotensi menimbulkan guncangan bahkan di kalangan pendukung kebijakan tersebut.
Ia menambahkan, jika angka korban mendekati jumlah pendaftar kontrak militer setiap bulan, publik bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar relawan tewas. Kondisi itu berisiko menurunkan minat pendaftaran dan memaksa Rusia kembali melakukan mobilisasi, langkah yang sejauh ini dihindari Moskow.
Untuk Ukraina, Moshes menilai pengakuan angka akurat juga bisa melemahkan dukungan publik, terutama di kalangan pria usia wajib militer yang telah meninggalkan negara itu.
Perbedaan metodologi penghitungan turut memperlebar selisih data. Sebagian menghitung hanya korban tewas, sementara lainnya menggabungkan korban tewas dan luka berat yang tidak bisa kembali ke medan tempur.
Selain itu, korban hilang dalam pertempuran kerap baru dimasukkan dalam data setelah jeda panjang. Secara teknis hal itu bisa dibenarkan karena sebagian mungkin berstatus tawanan perang dan kemudian ditemukan hidup, namun kondisi ini tetap menambah kebingungan.
Hilary Appel dari Claremont McKenna College menilai ada alasan strategis di balik kerahasiaan angka korban.
Menurutnya, pemerintah yang memiliki data akurat cenderung enggan membukanya demi menjaga legitimasi domestik dan agar lawan tidak mengetahui kapasitas cadangan pasukan mereka.
Jika angka korban tinggi diketahui publik, perekrutan baru bisa semakin sulit, moral tentara menurun, dan musuh menjadi lebih percaya diri.
Di sisi lain, organisasi eksternal hanya dapat memperkirakan angka secara tidak langsung, dengan pendekatan yang bisa berbeda-beda.
Perbedaan antara data terverifikasi dan berbagai asumsi itu pada akhirnya menggambarkan satu realitas pahit: selama perang masih berlangsung, perpindahan penduduk terus terjadi, dan akses informasi terbatas, sebagian besar korban kemungkinan tetap tak terlihat dalam catatan statistik resmi.
