Penguatan keterampilan dan perlindungan bagi pekerja kreatif menjadi salah satu fokus yang disuarakan Indonesia dalam forum UNESCO di Paris, Prancis.
Duta Besar RI untuk UNESCO Satrya Wibawa menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap perekonomian, tetapi juga dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan para pelakunya.
"Indonesia memandang diskusi ini sangat relevan dan tepat waktu. Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar penting pembangunan nasional," kata Satrya dalam peluncuran laporan global UNESCO bertajuk Skills and Employment in the Culture and Creative Industries: Strategic Frameworks and Promising Initiatives, Selasa.
Menurut dia, capaian ekonomi harus dibarengi dengan peningkatan keterampilan, kualifikasi, perlindungan sosial, serta akses yang setara bagi para pelaku industri kreatif.
Satrya menjelaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan sejumlah instrumen kebijakan untuk mendukung sektor tersebut, mulai dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025–2045, hingga pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Ia menambahkan, sistem pendidikan vokasi nasional juga telah mencakup berbagai bidang seni dan industri kreatif, mulai dari seni tradisional hingga animasi, film, dan desain komunikasi visual.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyoroti empat prioritas yang sejalan dengan rekomendasi UNESCO.
Pertama, investasi publik di bidang kebudayaan harus dipandang sebagai komitmen jangka panjang negara. Pada 2025, Dana Indonesiana dijadwalkan menyalurkan Rp465 miliar kepada lebih dari 2.800 penerima manfaat, termasuk seniman, komunitas, dan lembaga budaya.
Kedua, dukungan terhadap pekerja budaya dan seniman untuk terlibat dalam pertukaran budaya global dengan tetap memperoleh pengakuan, kesejahteraan, serta kondisi kerja yang layak.
Ketiga, ekonomi kreatif dinilai harus memainkan peran penting dalam transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Keempat, pengembangan keterampilan perlu berakar pada kondisi lokal namun tetap memiliki relevansi global, dengan pengetahuan tradisional dan kreativitas masyarakat sebagai sumber utama inovasi.
Satrya menegaskan bahwa masa depan ekonomi kreatif tidak semata-mata ditentukan oleh nilai ekspor, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), maupun besarnya jumlah tenaga kerja.
Menurutnya, di balik angka-angka tersebut terdapat para seniman, perajin, desainer, musisi, pembuat film, pengusaha, dan pencerita yang menopang kehidupan budaya masyarakat.
"Mereka harus diakui bukan hanya sebagai angka statistik ekonomi, tetapi sebagai aktor utama pembangunan yang membutuhkan keterampilan yang relevan, akses pembiayaan, perlindungan sosial, dan ruang untuk berinovasi," ujarnya.
