Moskow kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia, termasuk harapan agar Jakarta tetap membuka peluang pembelian jet tempur Sukhoi Su-35, meski kesepakatan yang diteken bertahun-tahun lalu belum terealisasi.
Indonesia sebelumnya menandatangani kontrak senilai US$1,14 miliar pada Februari 2018 untuk pengadaan 11 unit Su-35. Namun, rencana tersebut tersendat, antara lain akibat tekanan sanksi Amerika Serikat terhadap negara yang menjalin kerja sama militer dengan Rusia. Meski demikian, pemerintah Rusia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum dibatalkan.
“Kerja sama militer tetap menjadi bagian alami dari hubungan bilateral kami. Kontrak dan pembahasan mengenai Sukhoi [Su-35] masih tetap berjalan,” ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dikutip oleh Jakarta Globe.
Tolchenov tidak merinci perkembangan terbaru dari negosiasi tersebut, dengan alasan sensitivitas hubungan bilateral. Ia hanya memberi isyarat bahwa peluang Indonesia mengoperasikan lebih banyak pesawat tempur buatan Rusia di masa depan masih terbuka.
Di sisi lain, Indonesia terus memperkuat armada udaranya melalui pembelian dari negara lain.
Enam unit awal jet tempur Rafale buatan Prancis telah mulai bergabung dengan TNI AU, sebagai bagian dari total pesanan 42 unit dari Dassault Aviation yang akan dikirim secara bertahap. Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah mengamankan kesepakatan besar untuk pengadaan 48 jet tempur KAAN dari Türkiye.
Namun, ambisi modernisasi militer Indonesia kini menghadapi tantangan baru dari tekanan ekonomi global. Nilai tukar rupiah yang melemah tajam berpotensi membebani pembiayaan alutsista yang sebagian besar bergantung pada impor.
Anggaran pertahanan Indonesia untuk 2026 tercatat sebesar Rp187,1 triliun, dengan hampir Rp83,5 triliun dialokasikan khusus untuk program modernisasi militer. Secara keseluruhan, total belanja pertahanan tahunan mencapai Rp337 triliun.
Ekonom Universitas Airlangga, Rahma Gafni berbicara kepada Jakarta Globe menyebut bahwa fluktuasi nilai tukar menjadi faktor krusial dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan.
“Belanja militer sangat rentan terhadap perubahan kurs karena ketergantungan tinggi pada impor dan pembiayaan luar negeri,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menempatkan pemerintah Indonesia pada posisi yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan strategis pertahanan dan tekanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
