Pemerintah Indonesia melirik keberhasilan India dalam membangun ekosistem digital untuk diadaptasi di tanah air. Kerja sama ini difokuskan pada percepatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ledakan teknologi kecerdasan buatan (AI) serta penguatan perlindungan bagi pekerja sektor informal.
Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam pertemuan bilateral antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dengan Menteri Ketenagakerjaan India, Mansukh Mandaviya. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting) di Hyderabad, India.
Menyiapkan pekerja lokal hadapi era kecerdasan buatan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa kesamaan lanskap demografi menjadi alasan kuat mengapa Indonesia memandang India sebagai mitra yang sangat strategis. Kedua negara sama-sama memiliki populasi usia muda yang masif dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
"Transformasi digital harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, pengembangan talenta AI, penguatan kompetensi digital, serta program reskilling (pelatihan ulang) dan upskilling (peningkatan keterampilan) menjadi penting agar pekerja mampu beradaptasi," ujar Yassierli dalam keterangannya, Kamis (16/7).
Indonesia menaruh minat besar pada cara India mengintegrasikan pemerintah, pelaku industri, dan organisasi pengusaha untuk menyusun kurikulum pelatihan AI. Kerja sama ini nantinya akan diturunkan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk peningkatan kapasitas para instruktur pelatihan vokasi (BLK) di Indonesia pada bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Perlindungan pekerja gig dan informal jadi prioritas
Selain urusan teknologi tinggi, agenda krusial yang dibawa Indonesia dalam pertemuan ini adalah nasib para pekerja informal dan pekerja gig—seperti pengemudi ojek online dan pekerja lepas (freelancer) berbasis aplikasi.
Sektor informal dan gig economy yang tumbuh subur di kedua negara menuntut adanya jaminan hak-hak ketenagakerjaan yang jelas. Yassierli menekankan pentingnya bertukar formula mengenai sistem perlindungan sosial, hak dasar kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekerja di sektor ini.
"Indonesia membuka peluang untuk memperluas pertukaran pengetahuan dengan India melalui dialog pakar, kunjungan studi, hingga program peningkatan kapasitas bersama antar-lembaga pelatihan kedua negara," tambahnya.
Melalui kemitraan erat ini, baik di tingkat bilateral maupun dalam forum multilateral seperti BRICS, Indonesia optimistis dapat membangun pasar kerja yang lebih tangguh dan siap mengarungi disrupsi teknologi global.
