Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram, termasuk kegiatan produksi dan perdagangannya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi dan peredaran narkotika maupun zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan,” kata Niam pada Senin, dikutip dari laman resmi MUI.
MUI menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang bersifat adiktif dan berpotensi mengganggu sistem saraf serta kesehatan tubuh. Perangkat berbaterai tersebut bekerja dengan memanaskan cairan yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup.
Ketetapan itu juga mencakup larangan penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta larangan memproduksi maupun memperjualbelikan perangkat tersebut.
Melalui fatwa ini, MUI berharap masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha, memahami ketentuan tersebut sebagai upaya melindungi kesehatan dan lingkungan sekaligus mencegah penyalahgunaan zat berbahaya.
Menutup keterangan, MUI merekomendasikan pemerintah dan DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah diminta segera memperketat pengendalian peredaran rokok elektrik untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaannya.
