ASIA
2 menit membaca
MA usulkan tambahan anggaran Rp10,3 triliun untuk 2027, DPR siap dukung
Untuk 2027, MA juga menyiapkan sejumlah program prioritas, termasuk perluasan layanan bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan.
MA usulkan tambahan anggaran Rp10,3 triliun untuk 2027, DPR siap dukung
Gedung utama Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. /Dok: MA

Mahkamah Agung (MA) Indonesia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp10,3 triliun untuk tahun 2027, di luar pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp16,959 triliun. Usulan ini disampaikan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan riil lembaga peradilan dan alokasi anggaran yang tersedia.

Sekretaris MA Sugiyanto menjelaskan, sebagian besar pagu indikatif saat ini terserap untuk kebutuhan dasar, terutama belanja pegawai dan operasional satuan kerja. 

“Berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran 2027, MA masih memerlukan tambahan sebesar Rp10,303 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta.

Dari total pagu indikatif tersebut, Rp16,78 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan Rp176,42 miliar untuk program penegakan serta pelayanan hukum. Namun, keterbatasan ruang fiskal dinilai menghambat pengembangan infrastruktur peradilan, transformasi digital, hingga peningkatan layanan publik.

MA merinci tambahan anggaran yang diusulkan mencakup belanja pegawai Rp3,872 triliun, operasional Rp821,595 miliar, non-operasional Rp328,474 miliar, serta belanja modal Rp5,280 triliun. 

“Tambahan ini penting untuk menjaga keberlangsungan operasional peradilan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat pencari keadilan,” kata Sugiyanto.

Untuk 2027, MA juga menyiapkan sejumlah program prioritas, termasuk perluasan layanan bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan. 

Program serupa juga akan diperkuat di lingkungan peradilan agama, militer, dan tata usaha negara guna memperluas akses keadilan.

Di sisi lain, penguatan kapasitas hakim dan penyusunan kurikulum pelatihan terpadu menjadi fokus Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Sementara itu, Badan Urusan Administrasi akan mendukung pengembangan sistem penanganan perkara dan analisis beban kerja hakim.

Menanggapi usulan tersebut, Komisi III DPR RI menyatakan dukungan dan akan memperjuangkannya dalam pembahasan anggaran. Jika disetujui, total anggaran MA pada 2027 diproyeksikan meningkat menjadi Rp27,263 triliun.

TerkaitTRT Indonesia - Pemerintah ajukan tambahan anggaran BKPM 2027, target investasi naik 13,8 persen
SUMBER:TRT Indonesia & Agensi