Pemerintah menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini tidak mencerminkan kondisi menuju krisis ekonomi seperti yang pernah dialami Indonesia pada 1997–1998. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang solid.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Sabtu, Purbaya menilai tekanan terhadap rupiah lebih disebabkan oleh sentimen pasar yang bersifat sementara, bukan persoalan mendasar pada ekonomi domestik.
“Kita tidak menuju situasi seperti 1997–1998. Fiskal kita kuat, ekonomi kita juga baik, hanya ada sentimen negatif yang sedikit memengaruhi nilai tukar,” ujarnya dikutip oleh Antara.
Nilai tukar rupiah sebelumnya sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS pada Kamis pekan lalu, memicu kekhawatiran sebagian pelaku pasar terhadap potensi gejolak ekonomi. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan masa krisis dua dekade lalu.
Menurut Purbaya, stabilisasi rupiah memerlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar serta memperkuat nilai tukar.
Langkah tersebut mencakup upaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik bagi investor asing guna mendorong arus masuk modal. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan, termasuk melalui pengelolaan dana kas pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia serta pemberian imbal hasil yang lebih kompetitif.
Kebijakan terpadu ini diharapkan tidak hanya menopang rupiah, tetapi juga membantu menekan biaya produksi bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor.
“Kami akan memastikan koordinasi ini berjalan ke depan,” kata Purbaya.
Ia menambahkan bahwa kondisi fiskal yang sehat serta kepemimpinan Presiden yang dinilai kuat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan arah pembangunan tetap sesuai strategi yang telah ditetapkan pemerintah.
