Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait peringatan keras dari penyedia indeks global MSCI yang mengancam akan menurunkan status pasar saham Indonesia. Dalam rapat kabinet yang disiarkan melalui saluran YouTube resmi pemerintah pada Rabu (21/10/2026), Prabowo menilai langkah MSCI tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap Indonesia.
"Pihak MSCI... berniat mengintimidasi kita," tegas Prabowo di hadapan para menterinya.
Mantan komandan pasukan khusus tersebut menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan melangkah mundur akibat tekanan lembaga internasional tersebut. "Saya hanya katakan kepada MSCI: bangsa Indonesia tidak takut pada siapa pun dan tidak akan bisa digertak. Kita memiliki kekuatan, keberanian, kesediaan berkorban, dan pantang menyerah," tambahnya.
Peringatan MSCI yang dirilis pekan lalu itu sempat memicu gelombang aksi jual (rout) di Bursa Efek Indonesia selama dua hari berturut-turut. MSCI mengancam akan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia dari emerging market menjadi standalone market status dengan alasan pemerintah dan otoritas pasar dianggap belum maksimal menindak praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading).
Jika penurunan status ini terealisasi, ekonomi terbesar di Asia Tenggara senilai 1,5 triliun dolar AS ini berisiko mengalami pelarian modal (capital flight) secara masif dari para investor asing.
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak MSCI melalui pernyataan resminya menyatakan bahwa seluruh keputusan penyusunan indeks dibuat berdasarkan metodologi yang transparan dan berbasis aturan (rules-based). "MSCI akan terus memantau perkembangan di pasar Indonesia serta berinteraksi dengan para pelaku pasar dan otoritas terkait," tulis MSCI.
Sinyal penolakan terhadap gertakan MSCI juga datang dari DPR RI dan mantan pejabat pemerintah:
Said Abdullah (Politisi PDI-P): Anggota DPR RI dari PDI-P menyatakan bahwa meski Indonesia perlu memperhatikan catatan MSCI, penilaian lembaga asal Amerika Serikat tersebut bukanlah hal yang tidak boleh dikritik. "Pimpinan MSCI itu bukan nabi yang membawa wahyu atau rasul yang menulis kitab suci, yang seolah-olah memegang monopoli kebenaran mutlak," ujarnya.
Hanif Dhakiri (Politisi PKB): Anggota DPR RI yang membidangi urusan keuangan menekankan agar MSCI bersikap objektif dan transparan dalam menerapkan metodologinya di setiap negara. "Kita tidak boleh defensif terhadap kritik, tetapi jangan juga menerima penilaian begitu saja tanpa memeriksa dasar dan objektivitasnya."
Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian): Menko Airlangga mempertanyakan sikap MSCI yang tidak membahas potensi pemangkasan status (downgrade) ini saat bertemu dengan pejabat Indonesia di Bangkok beberapa hari sebelum pengumuman resmi dikeluarkan.
M. Lutfi (Mantan Menteri Perdagangan): Lutfi sempat menuding sovereign wealth fund asal Singapura, Temasek dan GIC, turut menekan MSCI. Namun, tuduhan ini langsung dibantah tegas oleh pihak Temasek dan GIC yang menyebut klaim tersebut sama sekali tidak benar.
Sikap tegas yang ditunjukkan Presiden Prabowo beserta jajaran pejabat Indonesia ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah tekanan volatilitas pasar keuangan global.
