Setelah revolusi, kaum muda Bangladesh menghadapi ujian terberat demokrasi

Pada Juli 2024, generasi muda Bangladesh mencapai sebuah tonggak penting. Berbekal smartphone dan keberanian, mereka turun ke jalan menuntut reformasi sistem kuota, menghadapi aparat keamanan yang menurut kelompok hak asasi manusia menewaskan lebih dari seribu demonstran, dan dalam hitungan minggu berhasil menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina yang telah berkuasa selama 15 tahun.

Para pengamat Barat sebelumnya lama menggambarkan kepemimpinan Hasina sebagai tanda Bangladesh yang semakin bergerak menuju negara satu partai. Para mahasiswa membuktikan bahwa arah tersebut masih bisa dibalik.

Kini datang tantangan yang lebih berat. Saat warga Bangladesh menuju tempat pemungutan suara pada 12 Februari, generasi muda yang sama akan menghadapi ujian berbeda—yang membutuhkan kesabaran alih-alih gairah, kompromi alih-alih konfrontasi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah anak muda Bangladesh mampu meruntuhkan rezim yang mengakar kuat. Mereka sudah membuktikannya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah mereka mampu membangun institusi demokrasi yang dapat bertahan melampaui pemerintahan berikutnya.

Taruhan demografisnya belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut daftar pemilih Komisi Pemilihan Bangladesh pada November 2025, jumlah pemilih kini mencapai 127,7 juta orang—naik delapan juta sejak pemilu Januari 2024 yang disebut-sebut sebagai pemilu palsu dan tidak diakui legitimasi hasilnya oleh Washington dan London.

Para pengamat internasional sebelumnya mencatat bahwa kandidat oposisi secara sistematis mengalami intimidasi, ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat, atau bahkan dicegah berkampanye.

Pada hari pemungutan suara sendiri, muncul laporan mengenai kotak suara yang sudah terisi sebelumnya, tempat pemungutan suara yang dikuasai kelompok tertentu, serta intimidasi pemilih oleh aktivis partai berkuasa. Tingkat partisipasi resmi dilaporkan mencapai 40 persen, namun pemantauan independen menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, dengan banyak TPS nyaris kosong.

Hasilnya pun sudah dapat ditebak: Sheikh Hasina kembali memenangkan masa jabatan melalui proses pemilu yang lebih menyerupai pertunjukan otoritarian ketimbang pilihan demokratis.

Saat ini, sekitar 56 juta pemilih Bangladesh berusia antara 18 hingga 37 tahun—setara dengan 44 persen dari total pemilih.

Di antara mereka terdapat sekitar 12,5 juta pemilih pemula yang belum pernah memberikan suara dalam pemilu yang benar-benar bermakna.

Sebagai perbandingan, blok pemilih muda ini saja lebih besar dari seluruh populasi Korea Selatan. Jumlahnya bahkan melampaui gabungan pemilih dari beberapa negara anggota Uni Eropa.

Berbeda dengan orang tua dan kakek-nenek mereka—yang selama bertahun-tahun hanya menyaksikan pemilu berubah menjadi ritual formal dengan hasil yang sudah ditentukan—para pemilih muda ini percaya bahwa tindakan mereka dapat mengubah realitas politik.

Harapan yang muncul adalah pembaruan demokrasi yang nyata. Delapan partai politik dari berbagai spektrum ideologi telah menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi sistem pemilu sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Setelah Sheikh Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India pada 5 Agustus 2024, para pemimpin protes mahasiswa mengusulkan peraih Nobel Muhammad Yunus untuk memimpin pemerintahan sementara—sebuah pilihan yang didukung oleh mahasiswa, Presiden Mohammed Shahabuddin, dan pimpinan militer Bangladesh.

Yunus kemudian dilantik pada 8 Agustus 2024 sebagai Chief Adviser untuk memimpin pemerintahan yang secara teknis berada di luar kerangka konstitusi. Namun Mahkamah Agung Bangladesh mengakui legitimasi pemerintahan tersebut melalui doktrin kebutuhan, dengan menilai bahwa kepergian mendadak Hasina telah menciptakan kekosongan konstitusional yang tidak memiliki solusi dalam hukum yang ada.

Pemerintahan sementara di bawah Yunus juga memperkenalkan sistem pemungutan suara melalui pos bagi warga Bangladesh di luar negeri. Perubahan ini bukan sekadar kosmetik, melainkan fondasi institusional yang selama ini kurang dimiliki demokrasi Bangladesh.

Revolusi bertemu realitas pemilu

Bahaya yang mengintai adalah bahwa energi revolusioner jarang bisa diterjemahkan secara mulus menjadi keberhasilan elektoral. Pemuda perkotaan yang menjadi motor pemberontakan Juli umumnya lebih terdidik, lebih terhubung secara digital, dan lebih sadar secara global—namun mereka tetap merupakan minoritas dari populasi Bangladesh.

Data sensus 2022 dari Biro Statistik Bangladesh menunjukkan bahwa 68,5 persen dari 165 juta penduduk negara itu tinggal di wilayah pedesaan, di mana penetrasi internet hanya mencapai 31 persen, dibandingkan 49 persen di kota.

Protes pada Juli lalu dikoordinasikan melalui jaringan media sosial. Namun Bangladesh pedesaan—yang pada akhirnya menentukan hasil pemilu—beroperasi melalui jaringan berbeda: hubungan keluarga, patronase politik, dan sikap curiga terhadap kaum revolusioner kosmopolitan dari Dhaka.

Perbedaan antara kota dan desa ini menciptakan tantangan elektoral nyata yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi. Selain itu, para aktivis muda yang kini memasuki arena pemilu juga harus menghadapi situasi keamanan yang tidak stabil.

Fragmentasi kekuatan politik yang didukung generasi muda semakin memperumit situasi. Partai National Citizen Party yang lahir dari pemberontakan Juli beraliansi dengan Jamaat-e-Islami, sementara sejumlah pemimpin mahasiswa lainnya tetap independen atau bergabung dengan partai-partai lama—melemahkan kemungkinan terbentuknya blok generasi yang bersatu.

Kesenjangan kota-desa ini juga terkait dengan keluhan ekonomi yang penting dipahami para investor internasional. Tingkat pengangguran pemuda Bangladesh yang secara resmi tercatat 4,5 persen sebenarnya jauh meremehkan skala masalah.

Menurut Biro Statistik, sekitar 87 persen pengangguran di negara itu adalah orang berpendidikan, dan 21 persen di antaranya memiliki gelar universitas.

Mereka bukan pekerja tidak terampil yang tersingkir dari pasar kerja. Mereka adalah lulusan yang telah melakukan semua yang diminta masyarakat—belajar keras, lulus ujian, memperoleh gelar—namun akhirnya menyadari bahwa pekerjaan lebih sering diberikan kepada mereka yang memiliki koneksi politik daripada kualifikasi.

Sistem kuota yang memicu protes Juli hanyalah gejala paling terlihat dari disfungsi yang lebih dalam.

Generasi muda Bangladesh memahami bahwa sistem tersebut dirancang untuk menyingkirkan mereka. Kemarahan mereka bukan bersifat ideologis, melainkan eksistensial. Sebuah studi British Council pada 2024 menemukan bahwa 55 persen anak muda Bangladesh ingin meninggalkan negara mereka karena terbatasnya peluang ekonomi.

Ketika lebih dari separuh generasi muda sebuah negara ingin bermigrasi, kontrak sosial pada dasarnya telah runtuh.

Banyak anak muda dari keluarga yang secara tradisional mendukung Awami League kini justru beralih ke Jamaat-e-Islami—partai Islam terbesar di Bangladesh—sebuah perkembangan yang nyaris tak terpikirkan satu dekade lalu.

Kesimpulannya sama: generasi muda Bangladesh tidak lagi mewarisi loyalitas politik orang tua mereka. Mereka membuat perhitungan sendiri berdasarkan pengalaman dan kepentingan mereka.

Keluwesan ideologis ini menjadikan mereka sekaligus kelompok pemilih paling berharga dan paling tidak terduga dalam politik Asia Selatan.

Para pemangku kepentingan internasional—pemerintah, lembaga multilateral, serta dunia usaha yang bergantung pada ekonomi Bangladesh senilai 475 miliar dolar AS dan posisinya sebagai eksportir garmen terbesar kedua di dunia—perlu mencermati bagaimana dinamika ini akan berkembang.

Pemilu yang kredibel dan mampu menyalurkan energi generasi muda ke dalam partisipasi politik yang sah dapat menstabilkan negara yang baru saja mengalami gejolak besar.

Sebaliknya, hasil pemilu yang diperdebatkan dan dianggap dicuri oleh pemilih muda berpotensi memicu kembali kerusuhan dari generasi yang sudah terbukti bersedia berkorban demi prinsip demokrasi.

Implikasi regionalnya juga melampaui batas negara Bangladesh.

India, yang berbagi perbatasan sepanjang 4.000 kilometer dengan Bangladesh, mengamati situasi dengan cemas setelah sekutu politik pilihannya digulingkan oleh aksi jalanan.

China, yang sebelumnya berinvestasi besar dalam proyek infrastruktur di bawah pemerintahan lama, kini menghadapi ketidakpastian apakah komitmen tersebut akan tetap dihormati.

Industri garmen yang memasok peritel Barat juga bergantung pada stabilitas politik yang kini tidak lagi bisa dianggap pasti.

Namun implikasi paling besar mungkin bersifat ideologis, bukan geopolitik.

Di seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara, populasi muda semakin frustrasi terhadap sistem demokrasi yang seolah menawarkan partisipasi tanpa kekuasaan, pemilu tanpa pilihan nyata, serta pendidikan tanpa peluang.

Pemberontakan Juli di Bangladesh menunjukkan bahwa frustrasi tersebut mampu menjatuhkan pemerintah. Pemilu mendatang akan menunjukkan apakah energi itu juga mampu membangun sesuatu yang lebih baik.

Jalan panjang ke depan

Para revolusioner 2024 berhasil karena mereka bersedia menanggung biaya yang sangat besar—penjara, luka, bahkan kematian—demi prinsip yang oleh generasi sebelumnya telah dianggap naif.

Mereka menolak nasihat kaum pragmatis yang menyarankan kesabaran terhadap sistem yang sebenarnya tidak pernah berniat memperbaiki diri.

Mereka membuktikan bahwa aksi kolektif warga biasa mampu mengalahkan kekuasaan yang telah mengakar, bahkan ketika didukung kekerasan negara.

Pada 18 Desember, puluhan ribu anak muda Bangladesh membanjiri jalanan Dhaka, suara mereka serak karena terus meneriakkan satu nama: Sharif Osman Hadi.

Guru, penulis, sekaligus juru bicara revolusi berusia 32 tahun itu meninggal dunia setelah tertembak di kepala oleh penyerang bertopeng hampir sepekan sebelumnya. Namun ketika jenazahnya diturunkan ke liang lahat, sesuatu yang luar biasa terjadi.

Itu bukan sekadar pemakaman. Itu adalah momen ketika revolusi Bangladesh menjadi tak terelakkan.

Setiap revolusi memiliki titik balik ketika aspirasi kolektif berubah menjadi ikrar yang tak dapat diganggu gugat. Bagi Bangladesh, momen itu memiliki satu nama.

Pembunuhan Hadi mengubah pemberontakan Juli 2024 dari sekadar protes yang berhasil menjadi sebuah perhitungan moral bagi bangsa.

Pelajaran seperti ini tidak mudah dilupakan. Sebanyak 56 juta pemilih muda Bangladesh yang akan memberikan suara telah melihat sendiri apa yang mungkin terjadi ketika satu generasi menolak menerima hal yang tidak dapat diterima.

Mereka telah menyaksikan teman-teman mereka meninggal demi hak untuk memberikan suara yang bermakna.

Mereka tidak akan mudah memaafkan partai atau institusi mana pun yang mencoba membuat pengorbanan itu menjadi sia-sia.

Selama bertahun-tahun, komunitas internasional hanya menyatakan keprihatinan atas kemunduran demokrasi di Bangladesh sambil tetap menjalankan hubungan bisnis seperti biasa dengan pemerintahnya.

Pendekatan itu gagal.

Ia gagal bagi rakyat Bangladesh yang layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan juga gagal bagi kepentingan Barat yang kini justru menghadapi ketidakpastian yang lebih besar.

Beberapa bulan ke depan menawarkan kesempatan untuk memperbaikinya—dengan mendukung proses pemilu yang memenuhi standar internasional, memastikan semua pihak menghormati hasilnya, dan mengakui bahwa para demokrat muda Bangladesh telah memperoleh hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.