Indonesia bersama 17 negara lainnya menyuarakan kecaman keras terhadap rencana wilayah Somaliland membuka kedutaan besar di Yerusalem yang diduduki, sebuah langkah yang dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi memperkeruh dinamika geopolitik kawasan.

Pernyataan bersama tersebut disampaikan para menteri luar negeri, termasuk dari Indonesia, Türkiye, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Pakistan, Somalia, Palestina, hingga Kuwait, pada Minggu (24/5). 

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa langkah Somaliland tidak dapat diterima karena bertentangan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, serta pelanggaran langsung terhadap status hukum dan sejarah Yerusalem yang diduduki,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Para menteri juga kembali menolak segala bentuk tindakan sepihak yang bertujuan mengubah status Yerusalem, termasuk upaya memberikan legitimasi terhadap pengaturan yang tidak sejalan dengan hukum internasional.

TerkaitTRT Indonesia - OKI dan 22 negara Muslim termasuk Indonesia kecam kunjungan Israel ke Somaliland sebagai ilegal

Mereka menegaskan bahwa Yerusalem Timur merupakan wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, sehingga setiap langkah yang mengubah statusnya dianggap batal demi hukum.

Kecaman ini muncul setelah Somaliland mengumumkan rencana pembukaan kedutaan di Yerusalem, sementara Israel disebut akan mendirikan perwakilan diplomatik di Hargeisa, ibu kota Somaliland. Langkah tersebut terjadi beberapa bulan setelah Israel secara resmi mengakui kemerdekaan Somaliland pada Desember 2025—menjadikannya negara pertama yang melakukan pengakuan tersebut.

Somaliland sendiri mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991 dan telah menjalankan pemerintahan sendiri (otonomi), namun hingga kini belum memperoleh pengakuan luas dari komunitas internasional.

Selain menyoroti isu Yerusalem, para menteri luar negeri juga menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Somalia. Mereka menolak segala tindakan yang dapat merusak persatuan negara tersebut.

Bagi Indonesia, posisi ini sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri yang konsisten menolak gerakan separatis serta mendukung stabilitas kawasan, khususnya di Tanduk Afrika.

Jakarta sendiri tidak mengakui Somaliland sebagai negara merdeka dan tetap memandangnya sebagai bagian sah dari Somalia.

TerkaitTRT Indonesia - Indonesia tegaskan dukungan penuh untuk kedaulatan Somalia pada pertemuan OKI