Dua puluh dua negara Islam dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada hari Kamis mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai kunjungan ilegal Menteri Luar Negeri Israel ke wilayah pemisah Somalia, Republik Somaliland yang memproklamasikan diri, dengan menyatakan kunjungan itu melanggar kedaulatan Somalia dan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan bersama, OKI dan kementerian luar negeri negara-negara penandatangan menyatakan bahwa mereka "mengungkapkan kecaman keras mereka atas kunjungan ilegal baru-baru ini oleh pejabat Israel ke Wilayah 'Somaliland' dari Republik Federal Somalia pada 6 Januari 2026."
Kunjungan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar "merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Republik Federal Somalia, serta merusak norma internasional yang telah mapan dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," demikian bunyi pernyataan itu.
Menegaskan kembali "dukungan teguh mereka terhadap kedaulatan, kesatuan, dan integritas wilayah" Somalia, para penandatangan memperingatkan bahwa "mendorong agenda pemisahan tidak dapat diterima dan berisiko memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah rentan."
Pernyataan itu menambahkan bahwa penghormatan terhadap hukum internasional, non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara berdaulat, dan kepatuhan terhadap norma diplomatik adalah hal yang penting bagi stabilitas regional dan internasional.
Pernyataan tersebut juga memuji Mogadishu atas "komitmennya terhadap keterlibatan internasional yang damai, diplomasi yang konstruktif, dan kepatuhan terhadap hukum internasional," serta menyatakan bahwa para penandatangan akan terus mendukung langkah-langkah diplomatik dan hukum Somalia untuk "melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan stabilitasnya sesuai dengan hukum internasional."
Israel mengumumkan pada 26 Desember bahwa negara itu secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat, menjadi satu-satunya negara yang melakukannya. Langkah tersebut menuai kecaman tajam dari beberapa negara, yang banyak di antaranya menyebutnya ilegal dan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Menuntut Israel agar membatalkan posisinya, pernyataan OKI mengatakan Tel Aviv harus "sepenuhnya menghormati kedaulatan, kesatuan nasional, dan integritas wilayah Somalia serta memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum internasional," dan mendesak pencabutan segera pengakuan Israel atas Somaliland.
Somaliland, yang tidak memiliki pengakuan resmi sejak memproklamasikan kemerdekaannya dari Somalia pada 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto merdeka, namun kepemimpinan wilayah tersebut belum berhasil memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaannya.
Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh kementerian luar negeri Aljazair, Bangladesh, Komoro, Djibouti, Mesir, Gambia, Indonesia, Iran, Yordania, Kuwait, Libya, Maladewa, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Yaman, serta OKI.
