Kajian bertajuk The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty itu diluncurkan pada Senin (23/2) sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun PLTS 100 GW.
Studi tersebut memaparkan strategi pembangunan PLTS yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS). Salah satu langkah kunci adalah percepatan penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbiaya dan beremisi tinggi, selaras dengan RUPTL PLN.
Pengembangan energi surya skala desa juga diusulkan untuk mendukung koperasi desa, industri lokal, cold storage, UMKM, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai Indonesia memiliki potensi teknis energi surya sekitar 7,7 terawatt (TW), yang membuka peluang menjadi pemimpin energi terbarukan di Asia Tenggara.
Menurutnya, dengan strategi yang tepat, program PLTS 100 GW dapat menyediakan listrik andal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat, menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun, mendorong investasi 50–70 miliar dolar AS, serta menciptakan 118 ribu lapangan kerja hijau.
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menyebut tahap awal telah teridentifikasi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan BESS, termasuk penggantian PLTD di daerah 3T dan elektrifikasi desa.
Ia menambahkan, integrasi penuh menuju target 100 GW memerlukan penyesuaian RUPTL PLN, termasuk percepatan penghentian PLTU tua dan pengurangan pembangunan PLTU baru sebelum 2030 agar tidak terjadi kelebihan kapasitas berbasis fosil.
