Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat kerja sama bilateral dengan Republik Rakyat China. Kemitraan strategis ini difokuskan pada percepatan aksi iklim, transisi energi bersih, serta pembangunan hijau yang berkeadilan demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan resmi antara Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dan Utusan Khusus Perubahan Iklim China, Liu Zhenmin, di Kantor KLH/BPLH, Jakarta, Kamis (30/7).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pimpinan kedua negara yang menempatkan isu lingkungan hidup dan pembangunan hijau sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral Indonesia–China.
Menteri Jumhur menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dipandang sebagai hambatan atau beban bagi pembangunan nasional.
"Indonesia meyakini bahwa perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Jumhur dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, Indonesia kini mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yakni strategi membangun kesejahteraan ekonomi melalui perlindungan lingkungan hidup. Melalui paradigma ini, manfaat dari ekonomi hijau dipastikan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Indonesia mengintegrasikan tiga pilar utama aksi iklim nasional: mitigasi, adaptasi, dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diperkuat melalui penguatan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta penegakan prinsip keadilan iklim.
Kesiapan China dan Empat Fokus Kolaborasi
Menanggapi langkah Indonesia, Utusan Khusus Perubahan Iklim China, Liu Zhenmin, menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional maupun global.
"China memandang Indonesia sebagai salah satu mitra strategis paling penting di ASEAN dan Negara-Negara Selatan," ungkap Liu.
Ia menegaskan kesiapan Beijing untuk memperdalam kerja sama praktis di sektor energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini bencana, ekonomi sirkular, hingga upaya menjaga kepentingan negara berkembang dalam tata kelola iklim dunia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati empat pilar kerja sama konkret:
Transisi Energi Bersih yang Adil: Mendorong investasi pada energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, penguatan industri panel surya, serta rantai pasok industri hijau.
Inovasi dan Teknologi Lingkungan: Pengembangan sistem peringatan dini bencana berbasis satelit dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), konservasi hutan hujan tropis, pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy), serta perlindungan keanekaragaman hayati.
Penguatan Kapasitas dan Tenaga Kerja Hijau: Kerja sama riset, pertukaran keahlian, dan pelatihan sumber daya manusia untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai di sektor hijau.
Solidaritas Negara Berkembang: Memperkuat posisi bersama menjelang forum konferensi iklim internasional dengan memegang teguh prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (Common but Differentiated Responsibilities), sekaligus mendesak negara-negara maju memenuhi janji pendanaan iklim dan transfer teknologi.
Menutup pertemuan, Jumhur berharap kemitraan strategis ini melahirkan dampak positif nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat kedua negara.
"Ke depan, kami berharap kerja sama ini semakin berorientasi pada aksi nyata, inovasi, investasi hijau, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tutur Jumhur.
