Komisi XI DPR RI resmi menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun (sekitar 2,82 miliar dolar AS). Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9).
Persetujuan anggaran ini didasari oleh rekam jejak kinerja fiskal Kemenkeu yang solid sepanjang 2026, termasuk pertumbuhan pendapatan negara pada semester pertama yang melonjak 21,3 persen (year-on-year) hingga mencapai Rp1.459,4 triliun.
Pencapaian fiskal tersebut menjadi fondasi utama pemerintah dalam merancang program kerja tahun 2027 untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal.
Alokasi lima program utama
Total anggaran Rp49,80 triliun tersebut dialokasikan ke dalam lima program kerja strategis Kemenkeu:
Dukungan Manajemen: Rp45,81 triliun (sekitar 2,60 miliar dolar AS)
Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp3,62 triliun (sekitar 205,16 juta dolar AS)
Pengelolaan Risiko Fiskal: Rp267,58 miliar (sekitar 15,16 juta dolar AS)
Kebijakan Fiskal dan Ekonomi: Alokasi sisa dana untuk perumusan kebijakan
Pengawasan Pengeluaran Negara: Dukungan pengawasan belanja agar tepat sasaran
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus diperkuat melalui reformasi perpajakan serta pengendalian defisit yang terukur.
"Kinerja positif Kementerian Keuangan pada 2026 menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja 2027. APBN harus tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan agar dapat berfungsi optimal sebagai pengeredam gejolak ekonomi (shock absorber)," ujar Purbaya.
Pengawasan ketat dan laporan berkala
Guna memastikan setiap rupiah memberi dampak nyata bagi masyarakat, DPR dan Kemenkeu sepakat memberlakukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Kemenkeu diwajibkan menyerahkan laporan kinerja berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2027 untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran.
Purbaya menyampaikan apresiasinya atas keputusan dan masukan konstruktif yang diberikan oleh para anggota legislatif selama proses pembahasan. Menurutnya, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga tata kelola keuangan negara.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas persetujuan pagu anggaran tahun 2027 ini. Kerja sama yang baik antara Kementerian Keuangan dan DPR sangat krusial untuk memastikan stabilitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," pungkasnya.
