Indonesia menyerukan penguatan komitmen internasional terhadap perlucutan senjata di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam High-Level Segment Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, pada Senin.
Menurut Sugiono, dinamika geopolitik yang semakin tidak menentu telah menekan multilateralisme serta melemahkan hukum internasional. Ia menyoroti berakhirnya New START yang selama ini menjadi kerangka pengendalian bagi dua negara pemilik arsenal nuklir terbesar dunia.
“Di tengah situasi ini, risiko salah perhitungan semakin meningkat,” ujar Sugiono dalam pernyataan resminya.
Indonesia mendorong agar forum perlucutan senjata di Jenewa kembali menunjukkan kredibilitasnya sebagai wadah negosiasi utama dengan menghasilkan kemajuan substantif. Indonesia menegaskan bahwa stabilitas global dan ketahanan nasional merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Ia menyoroti dua agenda penting tahun ini, yakni Konferensi Peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) ke-11 pada April serta Konferensi Peninjauan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir pada November. Kedua forum itu, menurutnya, memiliki tujuan bersama: menghapus ancaman senjata pemusnah massal dan memperkuat keamanan global.
“Perlucutan senjata adalah keharusan moral dan strategis. Nasib masa depan kita sangat bergantung pada pilihan yang kita ambil hari ini,” pungkasnya.
Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa sendiri beranggotakan 65 negara, termasuk lima negara pemilik senjata nuklir. Beroperasi di bawah mandat Majelis Umum PBB dan berbasis konsensus, forum ini telah menghasilkan sejumlah perjanjian penting, termasuk Konvensi Senjata Kimia dan Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir.
