Mustafa AydinLaut Hitam adalah sebuah kawasan yang diperebutkan dengan dinamika yang terus berubah, realitas yang kompleks, dan kepentingan yang saling bertabrakan.
Posisinya dalam konektivitas global, menghubungkan utara ke selatan dan timur ke barat, serta peranannya sebagai jalur perdagangan penting untuk minyak dan gas, merupakan alasan-alasan penting bagi meningkatnya relevansinya.
Karenanya, kawasan ini telah menjadi pusat bagi para pemain internasional dan wadah kompleksitas geopolitik, dengan beberapa konflik yang menghiasi lanskap kontemporernya.
Dengan implikasi yang luas, kawasan ini dikatakan “memainkan peran strategis bagi keamanan global, perdagangan internasional, energi, dan ketahanan pangan”, menurut sebuah dokumen terbaru dari Uni Eropa.
Perang Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 — yang memicu konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II — telah meningkatkan kekhawatiran keamanan di benua lama ini, serta di seluruh kawasan Laut Hitam yang lebih luas.
Meningkatnya kehadiran pasukan NATO di dekat Laut Hitam, sebagai respons terhadap ancaman yang dipersepsikan dan sebagai bentuk solidaritas, turut memperbesar konfrontasi regional.
Dengan kata lain, serangan berturut-turut Rusia ke Ukraina tidak hanya mengganggu dinamika politik dan keamanan tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan di dalam kawasan.
Namun belakangan ini, perubahan sikap AS di bawah pemerintahan Trump memaksa negara-negara regional dan anggota Uni Eropa untuk menilai kembali keamanan mereka sehubungan dengan ancaman Rusia yang dipersepsikan di kawasan Laut Hitam.
Meskipun pengumuman Strategi Laut Hitam baru Uni Eropa pada 28 Mei tahun lalu sekali lagi menegaskan minatnya di kawasan ini, kebijakan tersebut sejak itu dikritik sebagai tidak mengikat, seperti kebijakan Black Sea Synergy sebelumnya pada Maret 2010, tanpa panduan yang jelas mengenai tujuan akhir dan kurangnya opsi kebijakan yang tepat.
Mengapa Türkiye penting
Sementara negara-negara Laut Hitam yang merupakan anggota UE, Bulgaria dan Rumania, menempatkan diri untuk memanfaatkan apa pun yang ditawarkan kebijakan baru itu, Türkiye—anggota NATO namun bukan anggota UE—dengan garis pantai Laut Hitam yang panjang, merasa frustrasi karena Brussels tidak berkonsultasi dengan negara-negara regional sebelum mengumumkan kebijakan barunya, yang sudah melemahkan kemungkinan keberhasilan.
Sejak akhir Perang Dingin, Türkiye lebih memilih pendekatan solusi-regional-untuk-masalah-regional dan konsisten menentang keterlibatan militer dari luar, karena khawatir hal itu akan semakin mendestabilisasi kawasan.
Pembentukan Organisasi Kerja Sama Ekonomi Laut Hitam pada 1992, pendirian Kelompok Tugas Kerja Sama Angkatan Laut Laut Hitam pada 1998, dan penggelaran Operasi Harmoni Laut Hitam pada 2004 semuanya bertujuan pada tujuan yang sama: meningkatkan kolaborasi antarnegara Laut Hitam, berkontribusi pada stabilitas kawasan, dan melibatkan negara-negara pesisir dalam diskusi untuk menumbuhkan saling pengertian, kemitraan perdagangan, serta pendekatan bersama terhadap tantangan yang dihadapi.
Namun, perang berkepanjangan di Ukraina menantang upaya-upaya ini, memaksa Türkiye untuk menilai kembali posisinya di kawasan Laut Hitam yang lebih luas.
Sementara Türkiye berada dalam posisi sulit di antara mitra regionalnya, serta di antara Rusia dan Barat, kebijakan yang dijalankannya—mendukung Ukraina dengan sistem persenjataan dan mengecam Rusia sambil tidak ikut serta dalam sanksi Barat terhadap Moskow—memungkinkannya bertindak sebagai mediator antara pihak-pihak yang berkonflik dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan.
Berbagai upaya pemerintahan Trump untuk memperoleh gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina memperkuat posisi ini.
Dengan Presiden AS Donald Trump yang merombak aturan kerja sama trans-Atlantik dan menuntut agar Eropa membayar kebutuhan keamanannya sendiri, benua itu dipaksa mencari mekanisme keamanan alternatif dalam tatanan dunia yang baru.
Diskusi yang sedang berlangsung mengenai pemberian jaminan keamanan yang kredibel bagi Ukraina pasca-perang dan tentang mempertahankan keamanan Eropa tanpa kehadiran AS menegaskan kebutuhan untuk melibatkan semua negara Eropa, melampaui lingkup Uni Eropa.
Di sinilah Türkiye memiliki banyak hal untuk ditawarkan.
Pertama, sektor pertahanan Türkiye yang banyak dibicarakan membuka peluang, koneksi, dan penjajaran dengan Eropa.
Perusahaan-perusahaan Turki sudah bekerja sama dengan beberapa negara Eropa (misalnya Spanyol, Italia, Polandia, Rumania, Hungaria, dan Jerman) dalam produksi bersama sistem senjata canggih.
Kerja sama lebih lanjut diperkirakan akan terjadi jika partisipasinya dalam Security Action for Europe (SAFE) berlanjut.
Kedua, pengalaman Türkiye selama dekade terakhir di berbagai geografi menyoroti area di mana negara ini dapat berkontribusi bagi keamanan Eropa.
Bertindak sendirian tanpa dukungan politik atau operasional dari sekutu-sekutunya, militer Türkiye dan/atau pasukan yang didukung Türkiye menghadapi pasukan-pasukan yang disokong asing di beberapa wilayah.
Skala, kecepatan, dan ketepatan pembalasan Türkiye terhadap pasukan rezim Assad yang kini telah terguling di Suriah serta terhadap sistem pertahanan rudal buatan dan dioperasikan asing pada Februari 2020 patut diperhatikan.
Kemudian, hal itu memungkinkan Türkiye meniru strategi serupa terhadap pasukan yang didukung pihak ketiga di Libya dan Kaukasus. Ini memengaruhi persepsi sekutu tentang kemampuan militer Turki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan konflik yang berubah, taktik, dan penggunaan inovatif sistem senjata baru.
Penguasaan udara
Tipe baru peperangan udara, yang melibatkan penggunaan berpasangan dari UAV bersenjata, pesawat tempur, dan sistem komando-dan-kontrol udara, telah meningkatkan kapasitas operasional Türkiye dan memperoleh pengakuan internasional.
Pengalaman militer Turki baru-baru ini dalam medan operasi yang kompleks—meliputi pelatihan pasukan sahabat, perang drone, teknik operasional gabungan dan berlapis, peperangan perkotaan atau kontra-pemberontakan bersama aparat penegak hukum, operasi lintas-batas, dan peperangan elektronik—merupakan kombinasi kemampuan yang tidak dimiliki negara NATO lain kecuali AS, dan menyoroti bidang-bidang di mana Ankara dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan taktis, operasional, dan doktrinal Eropa.
Dalam dekade terakhir, Türkiye mampu berperang melawan kelompok-kelompok teroris di Irak dan Suriah, sekaligus menahan kekuatan rezim Assad, mendukung pasukan Pemerintah Nasional Libya, dan pasukan Azerbaijan di Karabakh, serta mempertahankan kehadirannya di Aegea, Laut Mediterania Timur, Republik Turki Siprus Utara, dan Qatar di tengah tekanan kondisi internasional yang intens.
Sebelumnya, anggota UE tidak terlalu antusias bekerja sama dengan Türkiye dalam ranah keamanan Eropa yang lebih luas, namun kebijakan baru Presiden Trump—yang menjauh dari komitmen jangka panjang AS terhadap keamanan Eropa—memaksa para pemimpin Eropa untuk mengevaluasi kembali kepentingan bersama mereka dengan Türkiye.
Dengan demikian, Türkiye telah diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi pan-Eropa mengenai struktur keamanan Eropa masa depan dan rencana potensial koalisi kesiapan untuk Ukraina setelah gencatan senjata.
Jangkauan pembicaraan itu mendorong Menteri Luar Negeri Türkiye Hakan Fidan untuk menyatakan bahwa “arsitektur pertahanan Eropa baru tanpa Türkiye adalah tidak realistis”.
Tawaran Türkiye untuk menangani keamanan angkatan laut Laut Hitam dalam lingkungan pasca-perang mendapatkan perhatian di antara anggota UE.
Walaupun beberapa isu bilateral yang menghalangi kerja sama lebih besar di masa lalu masih perlu diselesaikan, kesediaan Türkiye untuk berkontribusi pada keamanan Eropa pasca-Trump disambut baik di sebagian besar ibukota Eropa.
Namun hambatan dari beberapa anggota UE, yang didorong oleh kepentingan sempit dan mementingkan diri sendiri untuk menuntut konsesi dari Türkiye, masih ada.
Kemajuan yang nyata akan terjadi ketika anggota UE akhirnya menyadari bahwa melanjutkan tanpa Türkiye dalam upaya mengamankan Laut Hitam, dan memang keamanan Eropa yang lebih luas, adalah sia-sia.
Dari perspektif Türkiye, keamanan Eropa—begitu pula keamanan Laut Hitam—hanya dapat dicapai ketika para aktor Eropa memahami bahwa “kontribusi tanpa perwakilan” dalam pengambilan keputusan bukanlah opsi.
