Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Sebagai gantinya, otoritas fiskal akan memfokuskan strategi pada perluasan basis perpajakan guna mendongkrak penerimaan negara tanpa membebani wajib pajak yang sudah ada.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat menanggapi pandangan fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7).
"Mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif,” ujar Purbaya di hadapan para anggota legislatif.
Langkah perluasan basis perpajakan ini akan ditempuh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data yang lebih kuat. Target utamanya adalah menjangkau sektor-sektor yang selama ini belum tergarap optimal, seperti ekonomi digital, aktivitas ekonomi tidak tercatat (shadow economy), serta sektor informal.
Sasar Impor Ilegal dan Penguatan Bea Cukai
Selain sektor pajak, pemerintah juga memperketat pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai. Strategi yang disiapkan meliputi digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan intensitas audit, penindakan tegas di lapangan, serta pemberantasan penyelundupan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal.
Kendati pengawasan diperketat, Menkeu memastikan langkah-langkah tersebut tidak akan mengorbankan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah berjanji akan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, mendukung kinerja ekspor, dan mempermudah jalannya dunia usaha.
Kinerja Penerimaan dan Proyeksi APBN 2026
Hingga semester I 2026, realisasi penerimaan pajak nasional tercatat menunjukkan performa yang cukup solid. Pemerintah berhasil mengantongi Rp1.035,7 triliun, atau setara dengan 43,9 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).
Hingga akhir tahun 2026, Menkeu Purbaya memproyeksikan realisasi penerimaan pajak akan menyentuh Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98,8 persen dari target APBN yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun.
Dengan proyeksi tersebut, kas negara diperkirakan akan mengalami kekurangan penerimaan pajak (shortfall) sekitar Rp46,9 triliun. Meski demikian, potensi shortfall tahun ini jauh lebih kecil dan terkendali jika dibandingkan dengan rapor merah tahun 2025 lalu yang sempat menyentuh angka Rp271 triliun.
