Jelang mudik lebaran 2026, pemerintah RI tingkatkan keamanan dan awasi jalur aman

Menjelang puncak mudik Lebaran 2026, Otoritas terkait memperkuat keamanan, memantau jalur aman, dan menyiagakan posko terpadu untuk memastikan keselamatan 143 juta pemudik.

By
Jelang mudik lebaran 2026, pemerintah RI tingkatkan keamanan dan awasi jalur aman. / Reuters

Menjelang puncak mudik Lebaran 2026 yang diperkirakan berlangsung dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijri pada 20–21 Maret, pemerintah Indonesia melalui pihak kepolisian dan kementerian perhubungan menetapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memerintahkan penguatan patroli di pusat transportasi, kawasan pemukiman yang ditinggalkan sementara, serta titik-titik rawan kejahatan. 

“Patroli di terminal, stasiun kereta, rumah kosong, dan titik rawan kejahatan harus terus diantisipasi,” ujarnya saat meninjau Stasiun Gubeng di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (15/3).

Ia menegaskan pentingnya kesiapan penuh meski proyeksi jumlah pemudik sedikit menurun dari 145 juta tahun lalu menjadi 143 juta tahun ini. “Kita tidak boleh meremehkan situasi, semua persiapan harus tetap dilakukan,” katanya.

Sehari sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau masyarakat untuk memilih jalur utama yang aman dari bencana alam dan menghindari perjalanan saat hujan deras. 

“Kami mengimbau masyarakat untuk memilih rute yang aman selama perjalanan,” jelasnya saat kunjungan kerja di Garut, Jawa Barat, Sabtu (14/3) sebagaimana dikutip oleh Antara. 

Pemerintah telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memetakan daerah rawan bencana sepanjang jalur mudik, sehingga masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi risiko.

Dudy menambahkan, selain mengetahui jalur aman, pemudik sebaiknya memperhatikan waktu keberangkatan dengan memantau prakiraan cuaca terbaru untuk menghindari gangguan dan potensi bahaya. 

Untuk memperkuat pengawasan operasional, pemerintah juga mendirikan Posko Terpadu Transportasi Lebaran 2026, sebagai pusat koordinasi nasional dalam menangani isu-isu di lapangan dengan cepat.