Tekanan akibat lonjakan harga energi global mulai menggoyahkan strategi fiskal Indonesia, kata para ahli. Mereka mengatakan bahwa pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit untuk menjaga stabilitas anggaran belanja negara di tengah konflik Timur Tengah yang mendorong kenaikan tajam harga minyak.
Menurut para ekonom, opsi yang tersedia dinilai sangat sempit termasuk mengurangi subsidi energi, meninjau ulang program makan gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto, atau membiarkan defisit anggaran melewati batas hukum 3 persen dari PDB.
Mereka menilai respons atas situasi tersebut bisa berubah jika tekanan harga berlanjut, menambahkan bahwa ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada akhir dekade tetap bergantung pada belanja publik besar.
Hingga kini, dampak langsung di dalam negeri relatif terbatas—tidak ada antrean panjang bahan bakar atau pembatasan aktivitas seperti di masa pandemi.
“Posisi kita sudah cukup genting,” kata Yose Rizal Damuri, pakar dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), mengingatkan cadangan energi domestik hanya cukup sekitar tiga minggu.
Ia menyebut pemangkasan subsidi yang saat ini menutup sekitar sepertiga harga bagi konsumen menjadi langkah yang paling realistis. langkah lain adalah efisiensi anggaran pada program MBG.
"Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menciptakan ruang fiskal dengan mengurangi... program makan gratis," kata Yose kepada AFP.
Program MBG menyerap porsi besar anggaran dan ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak serta ibu hamil, namun menuai kritik soal pelaksanaan. Yose memperkirakan penghematan signifikan bisa dicapai jika program difokuskan pada wilayah yang paling membutuhkan.
Lonjakan harga minyak juga berisiko memperlebar defisit fiskal.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyusun anggaran dengan asumsi harga hanya akan $70 per barel, sementara harga kini telah menembus $100.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kondisi itu bisa mendorong defisit melampaui batas yang ditetapkan, sehingga “berbagi beban dengan masyarakat” mungkin tak terhindarkan.
Langkah tersebut bukan tanpa risiko, mengingat kenaikan harga bahan bakar di masa lalu pernah memicu gejolak sosial. Meski begitu, pelonggaran batas defisit dinilai lebih kecil kemungkinannya karena membutuhkan perubahan regulasi.
Di tengah tekanan itu, minggu lalu dalam pernyataan, Presiden Prabowo mulai mendorong penghematan energi, termasuk mengurangi mobilitas aparatur sipil negara dan mempertimbangkan pengurangan hari kerja.
Selain tantangan yang datang dari konflik di Timur Tengah, lembaga pemeringkat Fitch telah menurunkan prospek kredit Indonesia menjadi negatif, meski otoritas moneter menegaskan fundamental ekonomi tetap solid dan cadangan devisa masih memadai.
