Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata ulang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini mencakup pengurangan pembangunan dapur baru serta penajaman sasaran penerima manfaat, terutama di daerah terpencil dan kurang terlayani.
Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, sehari setelah pendahulunya ditangkap dalam kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan program tersebut.
Penyesuaian dilakukan setelah alokasi anggaran program makan gratis tahun ini dipangkas menjadi Rp268 triliun, dari sebelumnya Rp335 triliun. Menurut Nanik, kebijakan “refocusing” bertujuan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.
“Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan dapur yang sudah ada, serta memastikan bantuan lebih tepat sasaran, khususnya bagi wilayah yang belum terjangkau,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini bukan bentuk pengurangan komitmen terhadap program unggulan tersebut. Program makan gratis sendiri menjadi salah satu janji utama Prabowo dalam pemilu 2024, dengan target menjangkau 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia, serta dukungan anggaran sedikitnya 15 miliar dolar AS.
Sumber pendanaan alternatif
Nanik menambahkan bahwa pihaknya kini tidak lagi berfokus mengejar target jumlah penerima pada 2026, melainkan memastikan standar kesehatan dan kelayakan dapur yang sudah beroperasi. Saat ini, tercatat lebih dari 27.000 dapur telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran negara, Badan Gizi Nasional juga membuka peluang pendanaan alternatif, termasuk melalui hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta.
Di sisi lain, badan tersebut akan mengevaluasi distribusi dapur yang sudah ada dan membatasi pembangunan baru di daerah yang dinilai telah memiliki fasilitas memadai.
Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program makan gratis tidak lepas dari sorotan. Investor menaruh perhatian terhadap besarnya belanja negara yang diperlukan dan potensi dampaknya terhadap defisit fiskal.
Selain itu, sejumlah insiden keracunan makanan juga mencuat. Data dari lembaga swadaya masyarakat Network for Education Watch mencatat sedikitnya 33.000 anak terdampak kasus tersebut hingga April lalu.
Kasus hukum yang menjerat mantan kepala badan, Dadan Hindayana—yang diduga melakukan mark-up dalam pengadaan—menambah tekanan terhadap pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program strategis tersebut.
