Dua dekade setelah pembentukannya, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menjadi sorotan, tidak hanya sebagai forum refleksi, tetapi juga evaluasi atas efektivitasnya dalam menjawab tantangan global.
Dalam momentum peringatan sidang perdana pada 19 Juni, Indonesia—yang saat ini memegang posisi Presiden Dewan—mengambil langkah berbeda dengan mendorong diskusi kritis mengenai capaian dan arah masa depan lembaga tersebut.
Alih-alih sekadar merayakan tonggak sejarah, Indonesia mengajak negara-negara anggota untuk meninjau kembali peran Dewan HAM: sejauh mana keberhasilannya, apa yang masih menjadi kekurangan, serta bagaimana lembaga ini harus beradaptasi ke depan.
Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, yang memimpin forum diskusi, menekankan pentingnya membangun kembali fondasi kepercayaan sebagai kunci keberlanjutan Dewan HAM.
Menurutnya, “masa depan dan efektivitas Dewan HAM bertumpu pada satu hal: kepercayaan,” yang harus diperkuat melalui konsultasi terbuka, dialog konstruktif, dan kemitraan nyata antarnegara.
Pandangan tersebut menggemakan pengalaman Presiden pertama Dewan HAM, Luis Alfonso de Alba, yang mengingat fase awal pembentukan lembaga ini penuh dengan tantangan. Ia menyoroti sulitnya membangun konsensus di tengah perbedaan tajam antarnegara anggota, ditambah situasi konflik di Gaza dan Lebanon yang turut memengaruhi dinamika pembahasan kala itu.
Perluasan inkusivitas dan fokus
Dua puluh tahun berselang, lanskap geopolitik global dinilai tidak banyak berubah, bahkan semakin kompleks.
Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan bahwa ancaman terhadap hak asasi manusia kini semakin terstruktur dan sistematis. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Pelapor Khusus Rasheeda Nasheed, terutama terkait tekanan terhadap mekanisme pelapor khusus serta ruang gerak masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Di sisi lain, sejumlah capaian Dewan HAM tetap mendapat pengakuan.
Komisaris Tinggi HAM Volker Türk menilai mekanisme Universal Periodic Review (UPR) sebagai salah satu keberhasilan penting, selain peran Dewan dalam merumuskan standar HAM internasional dan menjaga inklusivitas sebagai forum multilateral.
Namun demikian, ia menegaskan perlunya pembaruan agar Dewan lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, hingga agenda pembangunan pasca-2030.
Diskusi juga menyoroti kesenjangan antara hasil pertemuan di Jenewa dan implementasinya di tingkat nasional maupun lokal. Para peserta menilai rekomendasi Dewan HAM harus mampu menjangkau masyarakat luas, dengan melibatkan pelapor khusus, institusi HAM nasional, serta organisasi regional sebagai penghubung utama.
Bagi Indonesia, peringatan ini memiliki arti strategis tersendiri. Sejak Dewan HAM dibentuk pada 2006, Indonesia telah enam kali dipercaya sebagai anggota, serta dua kali menjabat Wakil Presiden pada 2009 dan 2024. Kini, untuk pertama kalinya, Indonesia memegang posisi Presiden Dewan—sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi peran aktifnya dalam memajukan isu hak asasi manusia di tingkat internasional.
