Pemerintah Indonesia menyiapkan arah kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk 2027 dengan menempatkan efisiensi belanja dan penguatan kualitas anggaran sebagai prioritas utama. Dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, defisit ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa desain fiskal tersebut tidak hanya berfokus pada angka defisit, tetapi juga pada kualitas alokasi anggaran negara.
“Angka ini telah kami rancang untuk meningkatkan kualitas anggaran,” ujarnya sebagaimana dikutip oleh Antara di Jakarta, Senin (31/8).
Dari sisi pendapatan negara, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp3.426 triliun atau sekitar $207,3 miliar. Angka ini mencerminkan kenaikan 6,8 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 yang berada di level Rp3.208,1 triliun.
Penerimaan pajak menjadi motor utama, dengan target mencapai Rp2.908 triliun, tumbuh 10,5 persen dari outlook tahun sebelumnya sebesar Rp2.631,4 triliun. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ini sejalan dengan asumsi makro, yakni pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen yang menghasilkan pertumbuhan nominal PDB sekitar 9 persen.
“Ini adalah pertumbuhan penerimaan pajak yang baik menurut standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen, maka PDB nominal sekitar 9 persen, sehingga penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih cepat dari itu,” kata Suahasil.
Di sisi belanja, pemerintah merencanakan pengeluaran negara sebesar Rp4.097,2 triliun, naik 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun. Strategi belanja diarahkan tetap ekspansif namun lebih selektif, dengan fokus pada efisiensi dan prioritas nasional.
“Di sini kita terus bekerja pada efisiensi sambil tetap menjaga prioritas,” ujar Suahasil, menegaskan pendekatan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin.
Mengutip laporan Antara, alokasi belanja akan memprioritaskan program perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja pegawai, serta transfer ke daerah yang ditetapkan sebesar Rp735 triliun, naik 5,5 persen dari outlook tahun sebelumnya sebesar Rp696,9 triliun.
Dengan desain fiskal tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan APBN melalui pengelolaan yang efisien, terukur, dan tetap mendukung agenda prioritas nasional di tengah target konsolidasi defisit yang lebih rendah.
